Tag
"Saat ini, pemerintah di berbagai belahan dunia semakin digital. Namun, di tengah berbagai transformasi tersebut, ada satu pertanyaan penting yang perlu terus kita ajukan kepada diri kita sendiri: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari transformasi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari?"
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau agar pelayanan publik esensial kepada masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.
"Kita melihat peluang untuk menjadikan layanan KBRI sebagai suatu?use-case?keterpaduan layanan digital, salah satunya pelayanan paspor, promosi, investasi dan kekonsuleran"
"Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Dan tentu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,"
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan menjelang libur Isra Miraj 1446 H dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong seluruh kepala daerah baik gubernur maupun wali kota dan bupati untuk memastikan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di instansinya bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahap II.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencakup aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-?Rini Widyantini, menargetkan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan penataan kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menyetujui pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotawaringin Timur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya seorang pemimpin cakap digital seiring dengan semangat transformasi yang terus digenjot pemerintah.
Menterj?Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah?Azwar?Anas menyebut India dan Kanada dapat menjadi tolok ukur bagi upaya memperkuat keamanan Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menunggu ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk mengisi kekurangan 4.000 pegawai.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas?mengungkapkan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.
Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dijalankan TNI karena telah berdampak kepada masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan aparatur sipil negara (ASN) kini bisa menduduki jabatan di TNI atau Polri.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa kebijakan reformulasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis diberlakukan pada 2022 dengan optimalisasi berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan?RB) Abdullah Azwar Anas melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari dampak kinerja yang dirasakan masyarakat dibandingkan sisi administratif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta?aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja yang memberikan dampak kepada masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan?RB)?Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
