Tag
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) sejak 3 sampai dengan 6 Desember 2024.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Arkaan Wahyu Re A meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur syarat usia calon kepala daerah (cakada) terhitung pada saat pelantikan pasangan calon.
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin pagi.?
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Koordinator Nasional Relawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Digital Team (PRIDE) Anthony Leong menyebut gugatan meminta cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi bukan ranah Mahkamah Konstitusi (MK).?
Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan (TKN Golf) Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo Subianto meminta penghentian aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4).
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyoroti materi gugatan perselisihan hasil pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor terkait?masa jabatan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan pihaknya akan mempertahankan hasil perolehan suara Pemilu 2024 yang ditetapkan pada Rabu (20/3) pukul 22.19 WIB untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian atas gugatan yang diujikan oleh 11 kepala daerah terkait dengan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyebut rata-rata waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang di MK selama tahun 2023 lebih cepat dibandingkan tahun 2022.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan narapidana dengan hukuman di atas lima tahun boleh mencalonkan diri lagi menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah lima tahun bebas atau keluar dari penjara.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) inkonstitusional karena pengaduan kasus pencabulan anak yang diatur hanya dapat dilakukan korban, sepatutnya dapat pula dilakukan orang tua, wali, atau kuasanya.
Dalam provisi yang diajukan oleh para pemohon pada pokoknya menyatakan UU 19 Tahun 2019 yang berlaku pada 17 September 2019 sejatinya saat itu telah terjadi kekosongan hukum akibat kontradiksi pasal-pasal di dalamnya dan segala hal yang menjadi implikasi berdampak buruk pada KPK
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) terkait uji materi Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilihan suara ulang (PSU) pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarmasin,?Kalimantan?Selatan, di tiga kelurahan, yakni, Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2020.
Jika pelanggaran TSM terbukti, maka MK berwenang menyatakan pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang tadi didiskualifikasi dari pemilu
Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wahiduddin Adams membacakan putusan atau ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020 dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon yakni pasangan Ben Brahim dan Ujang Iskandar dianggap tidak jelas atau Obscuur Libel.
Halikinnor, Calon Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) yang mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada Kotim 2020 memberikan pernyataan setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan.?
