Tag
Sebelum agenda sidang putusan, MK terlebih dahulu menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Polri dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi presiden untuk permohonan nomor 258/PUU-XXIV/2026 dan 251/PUU-XXIV/2026 pada pukul 10.30 WIB.
Permohonan nomor 370/PUU-XXIV/2026 tersebut disidangkan oleh Majelis Panel Hakim dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dengan anggota Ridwan Mansyur dan Asrul Sani di Gedung I MK, Jakarta, Kamjs.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Dari ke-23 permohonan itu, tiga di antaranya berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), yakni permohonan nomor 184/PUU-XXIII/2025, 202/PUU-XXIII/2025, dan 160/PUU-XXIII/2025.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 29 permohonan uji materi pada Senin.
Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Selasa, menjadwalkan pengucapan putusan 22 permohonan pengujian materiil atau?judicial review?undang-undang yang dimohonkan sejumlah pemohon.
Sidang perkara dengan nomor 117/PUU-XXIV/2026 dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dan didampingi dua hakim konstitusi lainnya yakni Daniel Yusmic P Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ambang batas parlemen kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai belum menghadirkan kepastian hukum.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan musisi Tubagus Arman Maulana (Armand Maulana), Nazril Irham (Ariel NOAH), serta 27 musisi dan penyanyi lainnya soal perkara uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menilai?putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian dan bila memegang jabatan sipil maka wajib mengundurkan diri atau pensiun.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak lagi menjadi suatu kewajiban menyusul dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.
Mahkamah Konstitusi menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar di SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta, secara bertahap.a
KPU menjelaskan bahwa 26 perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.
Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugur atau tidaknya (dismissal) perkara sengketa Pilkada 2024 terbebas dari intervensi.
Sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2024 yang dimohonkan oleh pasangan Sanidin dan Siyono akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 4 Februari 2025, dengan jadwal sidang pukul 19.30 WIB. Jadwal tersebut diumumkan MK melalui website resminya?www.mkri.id.
Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palangka Raya tahun 2024 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 13 Januari 2025 lalu.
Mahkamah Konstitusi secara resmi telah meregistrasi sebanyak 309 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 per Jumat pukul 14.49 WIB.
Mahkamah Konstitusi memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional (constitutional engineering), menyusul dihapusnya ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada?Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan apabila memang ada pihak yang mengiming-imingi bisa mempengaruhi putusan hakim, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa pilkada.
