Tag
Pakar sekaligus Kepala Lab Psikologi Universitas Bina Nusantara Dr Istiani mengatakan penyelenggara tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK memiliki cara tersendiri untuk mengetahui karakter seseorang.
Boy menegaskan siapa yang lulus dan tidak lulus TWK, itu merupakan mekanisme yang telah ditetapkan BKN sebagai penyelenggara tes tersebut
Sikap Pemerintah terkait alih fungsi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah jelas disampaikan dalam berbagai kesempatan.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebut akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo soal keputusan final pimpinan soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Atas dasar polemik ini MAKI akan mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan pertimbangan putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara pertimbangan menjadikan amar putusan MK
Presiden menginstrusikan agar KPK bersama kementerian terkait melakukan rapat untuk mencari jalan keluar menyikapi persoalan yang menjadi perbicangan publik tersebut
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo, menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga KPK.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku tindak lanjut terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani?mendukung penuh pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK sebagai proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Nurhasan Ismail mengatakan tidak adil jika enam persen pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut jadi dipersoalkan.
Dia meyakini 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK maupun segenap pimpinan KPK memiliki integritas dan komitmen yang sama besar dalam pemberantasan korupsi
Akan lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi. Terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pegawai KPK, Harun Al Rasyid menyebut penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan adalah inisiatif pribadi Firli Bahuri. Dia mengatakan keputusan itu tidak dibuat bersama pimpinan lainnya.
Feri mengatakan langkah ini dapat diambil oleh 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan dan nonjob per 7 Mei 2021.
Mereka yang tidak lolos TWK dipertimbangkan dan diprioritaskan menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) akan melakukan konsolidasi merespons diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 75 pegawainya yang tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan dinonaktifkan tetapi diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasannya langsung.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut diterbitkannya Surat Keputusan (SK) tentang penonaktifan 75 pegawai merupakan tindakan sewenang-wenang Ketua KPK Firli Bahuri.
Sejumlah 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dinonaktifkan.
