Tag
Berbagai isu pelayanan publik yang dialami kelompok rentan, antara lain soal pencantuman keyakinan atau agama lokal pada KTP, pembuatan akta lahir masyarakat adat yang perkawinannya tidak terdata.
Ada lima dinas yang diminta untuk menerapkan standar pelayanan minimal oleh Sekda Kabupaten Gunung Mas
Maladministrasi ada konsekuensi hukumnya. Dan hal itu menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.
emkab dituntut tidak hanya menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat, tetapi juga agar terus berinovasi dan kreatif.
Pemkab Katingan akan terus membenani pelayanan publik di berbagai sektor, yang selama ini dinilai masih banyak kekurangan.
Pelayanan publik masih belum dipahami oleh teman-teman Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada tahun 2017 lalu. Sehingga pada saat penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan secara kumulatif Barsel masih dalam zona merah.
Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dan sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dengan Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Tengah. Penandatanganan itu berlangsung di aula Setda, Kamis (22/3/2018).
Sebanyak tujuh dinas atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Gunung Mas (Gumas) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (16/3/2018).
CCTV itu tidak hanya mengawasi aparatur sipil negara (ASN), tetapi yang lebih penting adalah kinerja pelayanannya kepada publik.
Meskipun pelayanan sistem online sudah berjalan cukup lama, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa DPM-PPSP Sukamara telah memberikan pelayanan lebih mudah.
DPMPTSP Barito Utara telah melakukan inovasi pelayanan super cepat dengan pelayanan one day service
Tugas kepala daerah, adalah meng-administrasikan pelayanan kepada publik dengan baik. Maka dari itu, Ombudsman RI selaku pengawasan pelayanan publik ingin memastikan dan mengimbau kepala daerah memegang komitmen tersebut dengan baik.
Pelayanan di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam zona merah. Sekretaris Daerah Halikinnor meminta agar seluruh instansi meningkatkan pelayanan.
Pembangunan mal untuk menjawab keluhan masyarakat yang menuntut efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Di Satlantas kini tersedia ruang pojok baca, hingga ruang menyusui untuk warga yang tengah menunggu antrean.
Personel Ombudsman RI perwakilan Kalteng ada yang menyamar menjadi masyarakat, untuk mengetahui pelayanan publik di Kotawaringin Timur.
Pelayanan di Polres Kotim harus dibenahi, agar kembali ke zona hijau penilaian.
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Saat ini masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor langsung ke bank. Padahal di kantor Unit Badan Keuangan…
BORNEONEWS, Palangka Raya- Politisi PDIP di DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, meminta pemko berkomitmen memudahkan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam hal perizinan. "Kami minta seluruh SOPD…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 memuat aturan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sudah memuat ruang lingkup peyelenggaraan PTSP. Menurut…
