Tag
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Dana Banparpol TA 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemerintah Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, Rabu, 31 Maret 2021.
Tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang diketuai Bayu Harry Putranto bersilaturahmi dengan Pemkab Barito Utara, Rabu 3 Maret 2021. Silaturahmi dilaksanakan setelah audit pendahuluan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020.
Dewan Perwakilan Rakat Daerah Sukamara mengapresiasi prestasi pemerintah kabupaten. Seperti raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualain dari BPK RI untuk ketujuh kalinya.
Fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas mengapresiasi keberhasilan pemkab yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, untuk pengelolaan anggaran tahun 2018.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti, mengapresiasi atas prestasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Pemprov Kaltenh memperhatikan pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Ini terkait dengan ditemukannya masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Semua dinas mitra komisi C dinyatakan aman dari pelanggaran keuangan setelah dilakukan audit oleh BPK RI
Perwakilan BPKP Kalteng sangat berperan penting dalam membantu peningkatan kualitas kinerja Pemprov Kalteng maupun pemerintah kabupaten/kota.
Apabila ada temuan dalam hal batas waktu LHP diberikan waktu selama enam puluh hari kerja tidak ditindaklanjut, maka akan dilimpahkan ke ranah hukum.
DPPKAD hanya menyajikan dokumen yang sudah rampung yang disusun oleh SOPD untuk diaudit oleh BPK/
Dalam tiga kali berturut-turut Kabupaten Pulang Pisau dapat mempertahankan opini WTP terkait pengelolaan keuangan daerah.
Dia mengharapkan agar SOPD menugaskan petugas yang berkompeten terutama untuk bagian akuntansi atau keuangan yang ada di masing-masing SOPD.
Perangkat daerah diminta kooperatif menyiapkan kelengkapan dan data yang diperlukan untuk pemeriksaan terperinci.
Pemkab Lamandau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Kalteng.
Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo meminta organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas proaktif menghadapi pemeriksaan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengingatkan para pihak kelurahan agar berkoordinasi dengan BPK supaya tidak salah dalam penggunaan bantuan anggaran.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas M Hassan mewakili Kepala Dinas, meminta sekolah, khususnya tingkat SD dan SMP, mempersiapkan administrasi terkait rencana kedatangan tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Kalteng.
Pemeriksaan ini bertujuan apakah Pemerintah Kabupaten Kapuas mampu bertahan dengan penghargaan yang sudah didapatkan yaitu Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam pelaksanaan pemeriksaan nantinya diharapkan setiap OPD memberikan laporan kinerjanya secara baik dan akurat. Sehingga proses administratif berjalan sesuai aturan.
Hal tersebut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas audit tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
