Pemko Palangka Raya Diminta Bentuk Satgas Pencegahan Illegal Fishing
Cara ini penting dilakukan agar ekosistem dan habitat sungai tidak rusak, akibat ulah oknum menangkap ikan dengan cara-cara yang ilegal
Tag
Cara ini penting dilakukan agar ekosistem dan habitat sungai tidak rusak, akibat ulah oknum menangkap ikan dengan cara-cara yang ilegal
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, pemerintah setempat berkewajiban menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin memprioritaskan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk melakukan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto meminta pemerintah kota setempat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengantisipasi lonjakan harga barang menjelang Ramadhan.
DPRD Kota Palangka Raya bersamb? pemerintah setempat menggelar rapat paripurna ke 5 masa sidang II tahun sidang 2021, Senin 29 Maret 2021.
Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung meminta pemerintah setempat melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga barang menjelang bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Anggota DPRD Palangka Raya, Ruselita mendorong pemerintah setempat melakukan belanja langsung produk UMKM lokal untuk pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota setempat memperluas pemasaran di era ekonomi digital melalui penjualan daring.
Sosialiasi ini diikuti Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dan Kelompok Sadar Wisata seluruh Kecamatan Bukit Batu
Fairid berharap masyarakat bisa memberikan masukan yang bersifat membangun untuk Ibu Kota Provinsi Kalteng itu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
Sosialisasi sebelumnya dilaksanakan bersama Inspektorat, BPKAD dan Satpol PP kepada para pemilik bangunan yang berada di Flamboyan Atas Jalan A Yani
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau Good Governance. Wali Kota Palangka Raya…
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung menekankan pentingnya pendampingan pemerintah terhadap UMKM. Misalnya potensi ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi daerah.
Pemko Palangka Raya menetapkan besaran harga sewa tanah di komplek pertokoan Flamboyan atas Jalan Ahmad Yani melalui surat Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/571/2020.
Dia mendorong?agar Pemko terus melakukan evaluasi dan bisa menghadapi tantangan dalam proses kemajuan daerah
Fairid menilai Kota Palangka Raya memang layak untuk mendapatkan pelatihan SAR, karena memiliki berbagai potensi bencana baik bencana di lingkungan hutan maupun perairan
Hasil MoU ini?ditindak lanjuti pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan sinergi antar lembaga baik vertikal maupun eksekutif dan legislatif
Pelatihan ini sebagai penambah pengalaman dan menjalin sinergi di Kota Palangka Raya serta menyamanakan persepsi untuk pertolongan
Pemko Palangka Raya memperluas pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis digital dengan bergabung di Mbizmarket.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto menyarankan pemerintah setempat membentuk satuan tugas atau Satgas untuk menangani sengketa lahan milik warga.