Tag
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau PKS Program PSR Tahap V Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara.
Ditjen Perkebunan juga menyediakan program Sarpras (Sarana dan Prasarana) untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Berbeda dengan PSR yang berbentuk uang, program Sarpras memberikan bantuan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan lapangan.
Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR kini menghadirkan inovasi baru melalui regulasi terkait penanaman tanaman sela, seperti Padi Gogo, bagi pekebun yang mengikuti program. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025, yang bertujuan mendukung diversifikasi tanaman serta meningkatkan potensi ekonomi pekebun.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau PKS 3 pihak untuk Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR Gelombang IV Tahun 2025.
Komitmen BPDP untuk memperhatikan setiap aspek dalam program PSR ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung peremajaan kelapa sawit rakyat.
Peran lembaga perbankan sangat penting dalam proses penyaluran dana PSR, karena mereka menjadi penghubung antara BPDP dan pekebun.
PSR bertujuan membantu pekebun rakyat memperbarui perkebunan mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal
Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit atau PPKS, yang lebih dikenal sebagai Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, telah menjadi inisiatif penting pemerintah sejak dicanangkan pada tahun 2016.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian targetnya. Tim Survei Bisnis Indonesia melakukan investigasi mendalam untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan peningkatan dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per kebun.
Pada kesempatan berbeda Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan Program PSR merupakan inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan milik petani kecil.
Telah dilaksanakan penandatangan kerjasama tiga pihak yakni kelembagaan pekebun, bank mitra, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS untuk mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR.
Yanto alias Ayus, Ketua Kelompok Tani (Poktan) selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan kelompok tani Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara pada sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya.
Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Sunari mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 306.490 hektare lahan sawit rakyat yang mendapatkan dana Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR.
Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Sunari mengungkapkan BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar Rp9,10 triliun untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mengalokasikan Rp6 Triliun setiap tahunnya untuk melaksanakan Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan realisasi penyaluran dan Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR hingga Januari 2024 ini.
Pada tahun 2023, program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR di Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar berhasil direalisasikan seluas 18.573 hektare.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau yang akrab dikenal dengan panggilan Mentan SYL memastikan dan menegaskan bahwa program peremajaan sawit rakyat atau PSR terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo, Gulat Medali Mas Manurung mengatakan bahwa perihal pelaksanaan peremajaan sawit rakyat atau PSR yang hingga saat ini pencapaiannya masih rendah adalah akibat dari belum seiramanya antar kementerian dalam menjalankan kebijakan aturan.
