Tag
Kementerian Pertanian akan memberikan Surat Edaran khususnya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terkait penyederhanaan aturan yang menghambat percepatan program PSR.
Anggota Komisi XI DPR-RI, Muhammad Misbakhun menilai bahwa pelaksanaan sosialisasi peranan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS terutama dalam program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR sangat penting untuk dilakukan.
Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Deri Ridhanif menjelaskan skema pengusulan dana peremajaan sawit rakyat yang diatur dalam Permentan No 3 tahun 2022 mengalami perubahan dari regulasi sebelumnya.
Dia menyebut salah satu tujuan dari pentingnya optimalisasi program PSR yaitu untuk membantu membangkitkan atau meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi petani sawit mandiri.
Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino, menepis anggapan bahwa petani tidak berminat ikut program PSR, sebab, petani generasi kedua memiliki ekspektasi tinggi terhadap kebun sawitnya yakni produksi yang lebih baik, nilai tambah tinggi, kepastian harga, dan legalitas lahan jelas.
Legislator Kalteng, Fajar Hariadi menyebutkan serapan program sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah pusat hingga saat ini masih rendah.
Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) mendapat pendampingan dari Dinas Pertanian (Distan) setempat.
Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara memfasilitasi pertemuan 4 koperasi pelaksana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan PT Antang Ganda Utama (AGU/DSN) dan perbankan.
Realisasi dana yang telah dikucurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga 20 Agustus 2021 senilai Rp6,232 triliun atau mencakup luas 230.472 Ha.
Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau mendapat pendampingan dari Dinas Pertanian (Distan) setempat.
Anggota DPRD Kalteng, Sriosako meminta kepada pemerintah agar memaksimalkan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Dinas Pertanian Barito Utara akan komitmen untuk memastikan berbagai program, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menggunakan benih yang bermutu, berkualitas, dan bersertifikat.
Dinas Pertanian Barito Utara mengawal beberapa koperasi pelaksana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) di aula Kanwil BPD Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Sukamara, Windu Subagio meminta agar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa dilakukan pengawalan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari program tersebut bisa berjalan sesuai harapan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membentuk Satgas Percepatan PSR, untuk mendukung program pemerintah mempercepat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Dukungan pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2021 dibuktikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Peremajaan Sawit Rakyat melalui Kemitraan yang diselenggarakan di Ruang Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa, 9 Maret 2021.
Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi mengatakan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) akan menguatkan pondasi perekomian.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara terus melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah Bumi Iya Mulik Bengkang Turan . Kepala Dinas Pertanian Barito…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara mengusulkan penambahan luasan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).…
