Tag
Sejak awal tahun 2024 hingga Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan 73 kegiatan yang berfokus pada edukasi keuangan, perlindungan konsumen, dan pengawasan aktivitas keuangan ilegal.
Sejalan dengan upaya penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Perdata yakni Perma Gugatan Perdata oleh OJK.?
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) berharap pemahaman terkait perlindungan konsumen dapat meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia.?
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng memberikan sosialisasi perlindungan konsumen dalam rangka Hari Konsumen Nasional (Harkonas) tahun 2023.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah?Otto Fitriandy mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan kebijakan literasi, inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau DK OJK Periode 20222027 meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen.
BPKN-RI selama ini telah memberikan saran dan pertimbangan (Rekomendasi) kepada Kementerian/Lembaga dan sekaligus laporan kepada Presiden Jokowi sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diberikan Undang-undang. Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 BPKN-RI telah memberikan rekomendasi sebanyak 212 Rekomendasi
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengimbau masyarakat untuk beradaptasi mengubah tradisi Lebaran seperti berbelanja, mudik, dan halal bihalal menjadi dilakukan secara virtual melalui daring untuk mencegah penularan virus COVID-19 di masa pandemi yang belum berakhir.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memberikan perlindungan konsumen secara maksimal, sehingga konsumen merasa aman dalam bertransaksi.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong pengembangan upaya perlindungan konsumen nasional di tengah dinamika pasar dengan volatilitas tinggi, penuh ketidakpastian (uncertain), kompleks, dan ambiguitas yang tinggi.
Dalam mengadakan karung beras, pelaku mendatangkan atau membeli dari Jakarta. Sementara berasnya, dia dapat suplai dari Pulau Jawa
Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang berdiskusi dengan operator seluler mengenai hak dan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan regulasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI.
Rudi Sajak, tersangka kasus pengoplosan beras mengaku beras yang dioplos itu sempat dijual ke sejumlah pemilik toko di sejumlah kecamatan di Kotawaringin Timur.
Rudi Sajak berdalih, melakukan pengoplosan beras atas perintah bosnya berinisial AR, pemilik CV Maju Aneka Bersama yang kini tinggal di Surabaya. Itu ia sampaikan saat pelimpaham berkas tahap II di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, Senin, 27 Mei 2019.
Rudi Sajak, tersangka pengoplos beras menyebut kalau ia hanya sebagai pengelola. Sementara beras diorder oleh bosnya berinisial AR.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Nenie A Lambung meminta Pemerintah Kota (Pemko) melalui instansi terkait mengecek barang oplosan menjelang bulan Ramadan ini.
Saat ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan jasa online untuk bertransaksi dan berbelanja
BORNEONEWS, Palangka Raya - Produk yang aman dan higenis akan selalu menjaga kesehatan seseorang. Sebaliknya, jika produk yang dikonsumsi tidak aman apalagi masa berlakunya habis, tentu saja…
BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPKI) Pusat menggelar sosialisasi perlindungan konsumen Indonesia di Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan,…
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - DPRD Kapuas meminta kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kapuas agar aktif dalam melakukan advokasi terhadap konsumen. Hal itu demi terciptanya keamanan…
