Tag
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dengan alasan kegentingan yang memaksa.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan bahwa salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri ialah terkait revisi Perppu Nomor 1 tahun 2020.
TEMPO.CO , Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Covid-19 sebagaimana keputusan rapat Badan…
Dengan dikeluarkannya SKB Menteri ini, dengan demikian pada dasarnya kepala daerah diizinkan menggunakan anggaran mendahului APBD
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait penundaan pemilihan kepala daerai?sudah selesai di bulan ini. Perpu itu diperlukan sebagai payung hukum penundaao?pilkada?di tengah wabah Corona saat ini.
?Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan empat usulan terkait materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akibat wabah Corona.
Komisi II DPR RI resmi menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020, setelah menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, M. Choirul Anam, mengusulkan kepada pemerintah menerbitkan Perppu untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini tidak kunjung selesai, dan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
INILAHCOM , Jakarta - Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai wewenang Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu sebagai diktator konstitusi. Menurutnya, akan…
Sejumlah tokoh dan cendekiawan menawarkan opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atav Perpu KPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Opsi tersebut ditawarkan saat mereka diundang ke Istana Negara pada 26 September 2019.
BORNEONEWS-Jakarta, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang hukuman bagi penjahat seksual resmi berlaku. Yaitu sejak diteken Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (25/5/2016) ini.…
