Tag
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Komisi IX DPR RI memintanya untuk memperluas dialog dan diskusi dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.
DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.
Mahfud untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja diterbitkan pemerintah sebagai antisipasi ancaman situasi ekonomi global.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam merumuskan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja sebagai perbaikan dari Undang-undang Cipta Kerja sesuai aspirasi publik.
Sebelumnya KSBSI memang meminta diterbitkannya Perppu terkait Cipta Kerja, dengan catatan dapat merespons opini buruh. Namun, terbitnya Perppu Cipta Kerja pada akhir tahun lalu dinilai belum sepenuhnya merefleksikan hal itu.
Arsjad mengatakan di tengah kondisi global yang tidak menentu seperti saat ini, banyak pelaku usaha dan investor yang masih masih menahan diri untuk melakukan investasi baru maupun ekspansi bisnis
Saat ini penerbitan perppu masih dicatat sekadar sebagai usulan. Penerbitan beleid itu dinilai belum tentu menyelesaikan masalah
