Tag
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H. Hairis Salamad menilai rendahnya kepedulian para pengusaha perkebunan selama ini berkontribusi terhadap daerah dalam hal menyediakan minyak goreng dengan harga yang wajar.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur? (Kotim), Handoyo J Wibowo mengingatkan perusahaan besar swasta (PBS) untuk?melaporkan tenaga kerjanya.
Bupati Seruyan Yulhaidir, mengimbau kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta atau PBS untuk lebih peduli terhadap masyarakat sekitar.
Ketua Komisi II? DPRD Kotawaringin Timur (Kotim)? Juliansyah meminta kedermawanan perusahaan agar bisa membantu masyarakat sekitar usahanya.
Anggota DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada perusahaan supaya tidak memperkaya diri sendiri.
Anggota DPRD Kalteng?Toga Hamonangan Nadeak meminta kepada PBS yang ada di Kalteng supaya dapat mengoptimalkan pemberdayaan SDM lokal yang ada.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Bima Santoso menekankan agar seluruh? perusahaan di daerah ini bisa mematuhi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing berharap kepada PBS yang ada di Kalteng ini agar dapat senantiasa memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat adat yang di sekitar perusahaan.
Saat ini beberapa bahan pokok terutama minyak goreng mengalami kenaikan harga hingga berimbas pada kelangkaan setelah pemerintah memberikan subsidi terhadap komoditas tersebut. Kelangkaan terjadi tidak hanya di Kalteng namun di Indonesia secara umum.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengatakan perlu ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan aturan terkait dengan kontribusi PBS yang ada di provinsi ini.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Akerman Sahidar mengapresiasi tindakan Bupati Gumas Jaya S Monong yang menegur Perusahaan Besar Swasta (PBS) melalui sopir truk yang masih nekat melintasi ruas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun yang sedang diperbaiki.
Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya S Monong menegur Perusahaan Besar Swasta (PBS) melalui sopir truk yang membawa muatan mereka yang masih nekat melintas di ruas jalan Palangka Raya - Kula Kurun.
Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas) Evandi Juang mengingatkan agar Perusahaan Besar Swasta (PBS) tetap mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan masyarakat Gumas sebelumnya.
BORNEONEWS, Pulang Pisau - Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta mengatakan potensi sumber pendapatan daerah dari sektor perkebunan mencapai Rp 600 miliar. Untuk ini pihak akan terus berupaya…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng, HM Sriosako menyebutkan setiap PBS yang beroperasi di provinsi harus mengantongi izin hak guna usaha (HGU). Pasalnya, berdasarkan data dari KLHK RI,…
Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) diingatkan mendukung program pembangunan yang diwacanakan pemerintah daerah setempat.
Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau (Distan Pulpis) menggelar Focus Group Discussion (FGD) perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah Bumi Handep Hapakat.
Anggota DPRD Kalteng menyorot masih banyaknya PBS yang melanggar aturan. Salah satunya terkait penggunaan jalan umum untuk mengangkut hasil produksinya.
Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Suparmadi, mengingatkan ke seluruh perusahaan besar swasta (PBS) di daerah itu untuk peduli pendidikan. Sebelum membuka sekolah sendiri, PBS hendaknya mendahulukan kemajuan lembaga pendidikan sekitar.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon mendorong setiap perusahaan yang berinvestasi did aerah ini agar merealisikan plasma kepada masyarakat lokal.
