Tag
Selama masa pemotongan hewan kurban untuk keperluan Idul Adha pada 9-12 Juli 2022 lalu Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Palangka Raya sama sekali tidak menarik retribusi dari masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menaruh perhatian serius terkait mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Untuk itu, ia meminta pemotongan sapi harus dilakukan di rumah potong hewan (RPH).
Bupati Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Jaya S Monong melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gumas Letus Guntur, mengimbau pelaku usaha di wilayah setempat untuk memanfaatkan rumah potong hewan yang telah disediakan pemerintah.
Unsur pimpinan DPRD?Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), melakukan kunjungan kerja ke Kotamadya Palangka Raya, ingin belajar metode pengelolaao?Rumah Potong Hewan (RPH) yang bisa menyumbanh?pendapatan asli daerah (PAD) dan selalu capai target.
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) sedang melakukan pembangunan Rumah Potong Hewan atau RPH baru dengan peralatan serba modern.
UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan pemotongan hewan kurban hari raya Idul Adha 1441 Hijriah.
Kepala Unit Pelaksanan Teknis Daerah Rumah Potong Hewan atau UPTD-RPH Palangka Raya milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, drh Ganjar Priyatno mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan adanya rapid test khusus untuk angkutan pangan yang ditempatkan pada setiap pos jaga Covid-19.
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah kabupaten untuk memaksimalkan pengelolaan retribusi rumah potong hewan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya menjamin semua hewan yang dipotong di rumah potong aman dikonsumsi masyarakat.
Anggaran tersebut diperlukan untuk membangun fasilitas berupa bangunan kandang penampungan, barak pekerja atau karyawan pemotong unggas, dan peralatan penunjang pemotongan unggas
Harapannya, Raperda yang dibuat ini bisa memberikan perlindungan hukum, kenyamanan dan ketertiban kepada semua pihak, baik itu pelaku usaha rumah potong hewan maupun pihak terkait lainnya.
Penegakan Perda rumah potong hewan bukan hanya berorientasi pada materi berupa retribusi RPH sebagai pendapatan asli daerah, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi.
Tersendatnya pembangunan sejumlah fasilitas pendukung maupun peralatan penunjang di RPU ini lebih karena anggaran untuk kelanjutan pembangunan belum tersedia.
"Malam ini saja ada 30 ekor yang sudah dipotong. Besok puncaknya kita prediksi bisa di atas 80 ekor," kata Nurhidayah. Selasa (12/6/2018).
BORNEONEWS, Palangka Raya - Rumah potong hewan (RPH) di Kota Palangka Raya harus bersiap-siap. Pasalnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Palangka Raya sedang menyiapkan rancangan…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya sudah memasuki tahap kedua konsultasi publik terkait Raperda tentang Rumah Potong Hewan (RPH).…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Saat Ramadan, terjadi kenaikan jumlah ternak jenis sapi yang disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH). Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan)…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Wakil Bupati barito Utara, Ompie Herby mengatakan sehubungan dengan pengajuan Raperda Rumah Potong Hewan kepada DPRD maka nantinya kegiatan pemotongan hewan harus bebas dari…
BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya sampai harus jauh-jauh ke Provinsi Nusa Tenggara Timus (NTT) untuk belajar Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rumah Potong Unggas (RPU). "Kami sudah…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Semakin dekatnya pelaksanaan lebaran, permintaan daging dari masyarakat juga turut meningkat. Karena itulah kegiatan pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH)…
