Tag
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas melalui Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam melaksanakan rapat dalam rangka akselarasi percepatan program satu juta sertifikasi halal di seluruh Indonesia, bertempat di Aula Kemenag setempat.
Kepala Perwakilan (KP) Halal Center Cendekia Muslim (HCCM) Kalteng?Nanang Fahrurrazi mengatakan, masih ada sebagian pola pikir pelaku usaha yang menganggap sertifikasi halal itu remeh dan tidak mengetahui fungsinya.
Kementerian Agama (Kemenag) Kotawaringin Timur terus memberikan penyuluhan terhadap UMKM agar segera mengurus sertifikasi halal melalui KUA setempat.
Rapat Koordinasi yang digagas oleh Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang Satgas Sertifikasi Halal/ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalteng, Balai Besa
Dengan adanya legalitas halal ini akan meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat akan kualitas produk khususnya masyarakat muslim yang jumlahnya di Indonesia terbesar.
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program pendampingan sertifikasi halal.
Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.
Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati menyatakan proses sertifikasi halal Vaksin Merah Putih terbilang singkat hanya selama 24 hari kalender.
Aqil mengatakan beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal di antaranya adalah untuk UMK berlaku tarif Rp0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri
Menteri Agama?Yaqut Cholil Qoumas?mengatakan produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan wajib memiliki sertifikasi halal mulai hari ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) resmi mengubah masa berlaku ketetapan sertifikasi halal dari yang sebelumnya dua tahun menjadi empat tahun.
Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya siap memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal produk UMKM.
Sertifikasi halal itu juga untuk mendorong peningkatan daya saing dan kualitas produk pelaku usaha kecil menengah sehingga pemasarannya semakin luas
Dengan adanya sertifikat halal, maka memberikan kepastian kepada masyarakat jika produk UMKM yang mereka makan aman untuk dikonsumsi
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPPOM Majelis Ulama Indonesia menjalin sinergi dalam rangka fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2020.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja memangkas waktu sertifikasi halal yang nyata dari sebelumnya 92-107 hari menjadi 21 hari.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan proses sertifikasi halal bagi masyarakat tetap dilakukan meski di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.
Sejumlah restoran baru-baru ini silih berganti menjadi viral di media sosial karena menerapkan aturan terkait kue tart berlogo halal.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Proses sertifikasi halal di Indonesia tidak lagi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tetapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga…
