Tag
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Jepang yang baru untuk Indonesia Masaki Yasushi di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat membahas kelanjutan kerja sama di sektor transportasi.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan untuk memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi, guna menurunkan tingkat pergerakan masyarakat di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan bahwa untuk memberikan layanan kepada calon penumpang dan mendukung program vaksinasi pemerintah, telah dipersiapkan layanan vaksinasi gratis di simpul-simpul keberangkatan angkutan udara, stasiun kereta api, dan segera menyusul di terminal dan pelabuhan.
Kamar Dagang dan Industri/Kadin menilai seluruh operator transportasi masih membutuhkan stimulus untuk bisa bertahan dari badai COVID-19 dari pemerintah salah satu dukungan kebijakan adalah pembebasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Moda transportasi umum yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah selama 12 hari, yaitu sejak 6-17 Mei 2021, akan dihentikan oleh pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat, terkait larangan mudik lebaran tahun ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan mewajibkan transportasi online melakukan uji KIR guna memastikan kondisi layak jalan kendaraan.
Ada empat fitur utama yg menandai tren transportasi dan mobilitas masa depan, yakni?autonomous,?connected, electrified, and shared?(ACES), belum lagi potensi teknologj?blockchain?yang dapat melengkapi fitur-fitur ini dalam waktu dekat.
Para pelanggar mayoritas berasal dari luar daerah yang baru saja masuk di wilayah kota
Transportasi seperti angkutan bus maupun travel, secara umum telah sepakat menerapkan protokol kesehatan dan tetap membatasi jumlah penumpang
Guna melaksanakan aturan pemerintah untuk terapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kotawaringin Barat minta pelaku usaha transportasi yang yang beroperasi di Kobar agar tetap terapkan protokol kesehatan.
Selain membuka jalur transportasi dari dan menuju Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), dalam konferensi pers online yang disampaikan Bupati Kobar Nurhidayah dari kediamannya di Jalan Samari, Rabu, 17 Juni 2020 rencananya kegiatan sektor wisata dalam waktu dekat bakal dibuka kembali.
Dalam konferensi pers yang disampaikan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) secara online dari kediamannya, Rabu, 17 Juni 2020 disampaikan bahwa melihat situasi dan kondisi yang ada jalur transportasi darat, laut dan udara dari Kabupaten Kobar bakal dibuka kembali.
Aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, menyinggung soal sarana dan prasarana transportasi publik yang bebas dari sentuhan tangan atau disebut hand free terkait potensi penularan Corona.
DPRD Kobar sangat mendukung langkah pemerintah daerah yang memperketat pintu masuk baik melalui darat, laut, dan udara
Kotawaringin Barat tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi dan peraturan yang berlaku di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kapuas?sudah mulai diterapkan sejak hari ini, Kamis, 4 Juni 2020 hingga 14 hari ke depan.
Pengamat transportasi publik Djoko Setijowarno menyampaikan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi di sektor transportasi saat penerapan?new normal?atau kenormalan baru di tengah pandemi Covid 19.
Perjalanan masyarakat?di dalam provinsi ini dan Kota Palangka Raya maupun keluar Kalimantan Tengah akan menurun drastis
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilengkapi oleh deputi transportasi. Posisi tersebut bisa diisi oleh pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengkritik langkah pemerintah membuka kembali operasional angkutan penumpang komersial atau transportasi publil?di masa pelarangan mudik. Meski kebijakan ini diberlakukan untuk kebutuhan khusus, pemerintah dinilai tak konsisten dalam menekan penyebaran virus corona.
