Tinjau Kerusakan Akibat Demo Omnibus Law di Jakarta, Anies Baswedan: Hormati Hak Warga
Anies?Baswedan?memastikan aktivitas warga Jakarta tidak terganggu hari ini, meski ada sejumlah fasilitas umum yang rusak usai demo.
Tag
#UU Cipta Kerja
LBH Jakarta Minta Airlangga Beri Pendidikan Politik Ketimbang Tuduh Sponsor Demo
Nelson menegaskan agar pemerintah tidak selalu menuding adanya dalang di balik demo besar. Sebab, menurut dia, tudingan tak mendasar itu bisa-bisa semakin membuat citra aksi unjuk rasa menjadi buruk di mata masyarakat.
Koalisi Bersihkan Indonesia Sebut Omnibus Law Pesanan Pengusaha Tambang
Koalisi menyebut dalam UU Cipta Kerja pemerintah mengobral kekayaan alam Indonesia secara cuma-cuma melalui kelonggaran royalti hingga 0 persen.
Kemenhub Siapkan 4 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Keempat RPP ini mencakup tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang perkeretaapian. Kemudian, RPP tentang tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang lalu-lintas angkutan jalan, RPP tentang tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang pelayaran, dan RPP tentang tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang penerbangan.
Ikatan Dokter Indonesia Sebut Klaster Demo akan Picu Lonjakan Kasus Covid-19
Klaster-klaster baru penularan Covid terus bermunculan dalam beberapa minggu terakhir karena sejumlah wilayah di Indonesia mulai melepas PSBB.
PMII Kalteng Lantunkan Sholawat saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di DPRD
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalteng menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja?di gedung DPRD Kalimantan Tengah, Jumat, 9 Oktober 2020.
Mahfud Md: Pemerintah akan Menindak Tegas Aktor Penunggang Demo Anarkis
Mahfud menyayangkan adanya perusakan yang dilakukan massa di tempat tertentu. Mulai dari merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, hingga menjarah.
Relawan Paramedis yang Tolong Peserta Aksi Omnibus Law Juga Diintimidasi Polisi
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Paramedis Jalanan, Alviani Sabilah mengatakan paramedis mengalami tundakan represif dari Kepolisian di aksi menolak UU Cipta Kerja.
Masih Ada Revisi Omnibus Law, Pakar Tata Negara: Bukti DPR Tak Serius Buat UU
Sejumlah pasal ditambahkan dan direvisi lagi setelah mendapat persetujuan dari badan legislasi.
5 Bukti Peran Masyarakat dalam Amdal Dikebiri Lewat Omnibus Law UU Cipta Kerja
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membenarkan adanya perubahan ketentuan terkait analisis dampak lingkungan dalam UU Cipta Kerja.
Mahfud Md: Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Omnibus Lax?Undang-Undang atau UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, adalah untuk rakyat.
Menaker Bantah UU Cipta Kerja Hilangkan Hak Cuti Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menghilangkan hak cuti pekerja seperti cuti haid dan melahirkan.
Pengelola Zakat Kaji Dampak UU Cipta Kerja
Ketua Bidang 2 Forum Zakat (FOZ) Arif R Haryono mengkaji dampak Undang-undang Cipta Kerja terhadap aspek zakat yang erat kaitannya dengan ekonomi kaum dhuafa.
Sultan Sanggupi Permintan Buruh Sampaikan Surat untuk Jokowi
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyanggupi permintaan perwakilan buruh di daerah ini untuk menyampaikan surat aspirasi mereka terkait UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ribuan Pendemo Kabur ke Arah Jalan Gajah Mada
Ribuan pendemo mulai kabur dari Jalan Simpang Harmoni ke arah Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, setelah aparat kepolisian, menghalau mereka dengan tembakan gas air mata, Kamis, sekitar pukul 15.30 WIB.
Menteri LHK: UU Cipta Kerja Alihkan Beban Komisi Penilai Amdal
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan dasar pemikiran penggunaan Sistem Uji Kelayakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengalihkan beban kerja Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang?overload.
Ratusan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di DPRD Kalteng
Ratusan mahasiswa di Kota Palangka Raya melaksanakan demo di depan gedung DPRD Kalteng. Mereka menyuarakan untuk menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker), Kamis, 8 Oktober 2020.
Soal UU Cipta Kerja, Ridwan Kamil: Kalau Kurang Revisi
Omnibus law?UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober lalu. Pengesahan itu disepakati oleh seluruh fraksi, kecuali fraksi Demokrat dan PKS.
Serikat Buruh Ketenagalistrikan Ungkap Ancaman UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja dinilai berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan. Sebab, putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja Pangkas Habis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang
Dalam Pasal 9 ayat 2, tertulis bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.