Tag
"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026), kita semuanya yang melaporkan SPT. Yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax,"
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Palangka Raya, Emi Abriyani, mengingatkan para wajib pajak di Kota Palangka Raya mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak daerah untuk masa pajak bulan Oktober 2024.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat 373.540 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berlangsung hingga 31 Maret 2024.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Palangka Raya, Emi Abriyani, mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada para pelaku usaha serta masyarakat yang telah berperan aktif dalam membayar pajak dan retribusi daerah sepanjang 2023.
Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Rusdi Gozali, mengimbau seluruh wajib pajak dan perusahaan di wilayahnya untuk segera melunasi tunggakan pajak daerah sebelum akhir tahun 2023.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari, memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya yang melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya permudah wajib pajak dengan e-layanan.
Anggota DPRD Kalteng, Duwel Rawing mendorong pemda melalui instansi terkait untuk dapat menggencarkan sosialisasi terkait wajib membayar pajak kepada masyarakat, terutama pajak kendaraan bermotor.
Penginapan di kawasan wisata Pantai Ujung Pandaran, Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), wajib membayar pajak tanpa memandang batas jarak antara penginapan dengan bibir pantai.
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Tamiang Layang dan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Muara Teweh akan membuka Pos Pelayanan Pajak selama 3 hari di Pasar Ampah Kabupaten Barito Timur.
Warga Kabupaten Kapuas?khususnya wajib pajak diimbau untuk segera laporkan SPT Tahunan PPh tahun 2022.
Wajib pajak di Kabupaten Kapuas mulai melaporkan SPT tahunan. Hal itu terlihat dari jumlah wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan?Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kapuas mengalami peningkatan selama?Januari 2023.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palangka Raya menyampaikan data terkait wajib pajak akan terintegrasi menjadi satu data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2024 mendatang.
Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Seruyan, terus berupaya melakukan langkah?dan inovasi dalam rangka menggugah kesadaran wajib pajak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukarama harapkan melalui acara pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat memotivasi wajib pajak untuk melunas pembayarani PBB-P2.
Yon mengimbau para WP untuk segera mengikuti program ini mengingat akan berakhir pada akhir Juni 2022 dan meminta agar tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mendadak.
Hal ini menandakan bahwa penerimaan sektor perpajakan kedepan akan tetap memegang peran penting dan menjadi tumpuan utama dari seluruh sumber pendanaan pada APBN.
Diberikan berbagai penghargaan kepada SOPD dengan Pembayaran Pajak Terbesar, SOPD dengan Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Terbaik, Desa Teladan Pajak dan Mitra Terbaik KPP Pratama Pangkalan Bun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui Program Pengungkapan Sukarela atau Voluntary Disclosure Program.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, wajib pajak adalah bagian dari pahlawan yang turut berkontribusi dalam pembangunan.
