Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (YHL) terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan kasus korupsi Harun Masiku.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama di Indonesia kepada anggota parlemen Inggrit?Fiona Bruce.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi Demokrat Santoso mengapresiasi keinginan pemerintah merevisi UU ITE dengan menyesuaikan dinamika yang terjadi agar tidak ada kesalahan implementasi dan menghambat proses demokrasi
Yasonnb?secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Badan Reserse Kriminal Polri atas keberhasilan meringkus Djoko Tjandra setelah 11 tahun buron
Yasonna berujar akan mengajak Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Luar Negeri untuk duduk bersama membentuk tim.
Yasonna mengaku mendapat cerita dari Duta Besar Indonesia di Serbia, Chandra W. Yudha yang mengatakan ada upaya intens dari salah satu negara yang melobi agar Maria tak diekstradisi
Fadli membandingkan upaya Kemenkum HAM menangani Maria Lumowa dengan pencarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra
Kebanyakan napi yang ditangkap adalah mereka yang beperkara pencurian, mabuk dan melakukan kekerasan, serta napi perkara narkoba
Penjelasan Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor kepada Media tanggal 6 April 2020, bahwa kebijakan pembebasan narapidana selama pandemi Covid-19 ini hanya berlaku kepada Napi Tindak Pidana Umum, tidak untuk Napi korupsi.
Yasonna menegaskan napi yang berhak mendapat asimilasi dan integrasi adalah yang sudah menjalani masa 2/3 pidana untuk narapidana, dan 1/2 masa pidana untuk anak
Data kedatangan Harun sebenarnya tercatat di dalam komputer di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta
ICW menilai apapun temuan tim gabungan Kementerian Hukum dan HAM tak menganulir fakta bahwa Yasonna diduga telah merintangi penyidikan KPK karena memberikan informasi keliru
Komisi Pemberantasan Korupsi atau??KPK?mengklaim tengah menganalisa laporan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly atas dugaan merintangi penyidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Yamitema Tirtajaya Laoly, anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pada Senin, 18 November 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memeriksa Yamitema T Laoly, putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dalam penyidikan kasus suap terkait proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Yamitema T Laoly, anak dari Menteri Hukumn dan HAM Yasonna Laoly awal pekan depan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, mengagendakan pemanggilan ulang terhadap putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan pada 2019.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah pemerintah telah meminta pemerintah Arab Saudi untuk menerbitkan surat pencekalan bagi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Rita Maharani; dan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bernama Yamitema Laoly.
Presiden Joko Widodo menyebutkan alasannya kembali memilih Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM demi meloloskan rancangan "omnibus law"
