Hampir 10 Jam Toko Bangunan yang Terbakar di Sampit Belum Bisa Dipadamkan
- 08 Mei 2024 - 12:35 WIB
-->
Rahmat Nasution Hamka mendaftar sebagai bakal calon gubernur Kalteng, ditandai dengan menyerahkan berkas pendaftaranke DPW Nasdem Kalteng, Senin, 6 Mei 2024.
Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Timur menangkap seorang terduga pengedar narkoba jenis sabu berinsial RH (28) di Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah pada Jumat, 3 Mei 2024sekitar pukul 22.00 WIB.
Mantan Incombent Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin positif maju pilkada Palangka Raya.
Kemenpora terus memberikan dukungan untuk Marselino Ferdinan dan kawan-kawan seperti berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Prancis untuk menyambut Timnas U-23 saat tiba di Paris.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menyebut Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng 2023-2043 saat ini telah masuk dalam tahap akhir pembahasan.
Ke depan,SKK Migas mencatat produksi gas akan terus meningkat, ditunjang dengan telah berproduksinya Proyek Tangguh Train 3 dan Jambaran Tiung Biru (JTB).
Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan.
Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng) Ahmad Tantowi menyampaikan inflasi di Kalteng bulan April 2024 m - to - m sebesar 0,73 persen.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mengatakan Raperda RTRWP Kalteng 2023-2043 diperkiraan bulan Juli 2024 akan disahkan menjadi Perda.
Setelah memenangi final yang melelahkan di Madrid tiga hari lalu, petenis nomor satu dunia Iga Swiatek kini harus segera menyesuaikan diri kembali ke lapangan tanah liat di Roma untuk Italian Open yang mulai bergulir, Selasa (7/5).
Pemko Palangka Raya menjadikan akses air bersih dan sehat sebagai prioritas utama. Hal ini diungkapkan oleh Pj Sekda Palangka Raya, Achmad Zaini.
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menjelaskan wacana Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah kementerian dari jumlah semula 34 menjadi 40 kursi harus mengubah regulasi.