BORNEONEWS, Jakarta — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, meminta para kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memetakan berbagai persoalan operasional perbatasan serta kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki penyediaan paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli dalam keterangannya, Rabu 28 Oktober 2026.
Arahan ini disampaikan dalam pertemuan secara daring pada Selasa (27/10). Selain membahas fasilitasi paspor gratis, Maruli meminta jajaran PLBN mendata kebutuhan pengelolaan sampah, pembangunan jembatan, dan penyediaan air bersih di kawasan perbatasan.
Terkait pengelolaan sampah, Maruli mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah di kawasan PLBN dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan regulasi serta kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.
Selain itu, Maruli meminta para kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur.
“Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Maruli meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di setiap wilayah kerja PLBN. Pendataan ini diperlukan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti pembangunan jembatan sederhana dengan panjang sekitar 15 meter yang berpotensi dikerjakan melalui kerja sama dengan Kodam setempat.
“Jadi untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” tutur Maruli.
Maruli juga mengapresiasi kinerja para kepala PLBN yang telah memaparkan kondisi lapangan dan berbagai kendala di wilayah masing-masing. Menurut dia, laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.
“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujarnya.
Ia berharap berbagai masukan dari para kepala PLBN dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BNPPDT sekaligus memperkuat pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Saat ini BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di kawasan perbatasan Indonesia. Melalui identifikasi persoalan dan pemetaan kebutuhan masyarakat, BNPPDT berupaya memastikan program penanganan perbatasan lebih tepat sasaran serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga.
SUMBER: ANTARA
