BORNEONEWS, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut telah berakhir pada 2014.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, perusahaan itu juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung.
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," kata Anang di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Selain menambang tanpa izin yang masih berlaku, PT BSJ diduga menggunakan dokumen IUP milik perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin tersebut.
Penyidik juga menduga perusahaan memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut diduga memberikan keuntungan kepada PT BSJ sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan.
Anang mengungkapkan, PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola sosok berinisial AK. Nama tersebut sebelumnya disebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan terkait penguasaan kawasan hutan negara secara ilegal.
"Salah satu owner yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner," ujarnya.
Setelah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik pada Senin, 9 November 2026, menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK. Salah satu lokasi penggeledahan berada di kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan dan kegiatan pertambangan. Barang bukti yang diamankan antara lain rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta perangkat elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ dijerat sejumlah ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor. Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan subsider serta sangkaan terkait pemberian suap dan ketentuan pidana lainnya.
Kejagung masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan korupsi tersebut, termasuk menghitung kerugian keuangan negara.
SUMBER: ANTARA
