BORNEONEWS, Palangka Raya – Kota Palangka Raya masih dihadapkan pada persoalan kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, perundungan di lingkungan sekolah, eksploitasi anak, hingga kejahatan terhadap anak melalui media digital.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mempertanyakan sejauh mana langkah konkret Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
"Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Perlindungan anak tidak cukup hanya melalui kebijakan atau regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat," kata Rana, Selasa, 10 November 2026.
Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
"Lingkungan sekolah juga harus menjadi perhatian, mengingat kasus perundungan maupun kekerasan dapat berdampak terhadap kondisi psikologis dan masa depan peserta didik," jelasnya.
Selain itu, perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru. Anak-anak perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi agar terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi maupun kejahatan di ruang digital.
Rana berharap Pemko Palangka Raya memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan dinas terkait, pihak sekolah, keluarga, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak.
Menurutnya, pembentukan Kota Layak Anak harus diikuti dengan komitmen dan program yang terukur. Dengan demikian, setiap anak di Palangka Raya benar-benar mendapatkan hak atas rasa aman, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. (MARINI/R)
