BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah meminta pelaku usaha ritel memperkuat kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan kemitraan itu diperlukan untuk memperkuat rantai pasok perdagangan serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6 persen di 2026 dan 6 persen di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran nontunai," kata Airlangga dalam acara National Summit Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2026 di Jakarta, Rabu.
Airlangga menuturkan pelaku usaha ritel perlu memprioritaskan penyerapan produk lokal berkualitas tinggi serta memperluas kemitraan strategis dengan UMKM.
Upaya tersebut juga perlu didukung modernisasi rantai pasok melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurut dia, dukungan pembiayaan produktif melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha sehingga mampu memasuki pasar ritel modern.
Adapun secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp2.440 triliun lewat 58,1 juta akad kredit.
Selain pembiayaan, digitalisasi sistem pembayaran juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan.
Pada semester I-2026, transaksi QRIS melonjak dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi.
Sistem pembayaran itu telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.
Di sisi lain, Airlangga menyebutkan kondisi konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan masih menunjukkan perkembangan positif.
Hal itu tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2026 yang berada pada level optimistis sebesar 119,9.
Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 221,3.
Dari sisi produksi, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0 atau tertinggi sejak Maret 2024.
Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui sejumlah stimulus, antara lain bantuan pangan berupa beras 10 kg bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja pada triwulan IV-2026.
"Saya mengajak seluruh anggota APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) dan para pelaku usaha ritel untuk terus memprioritaskan penyerapan produk lokal bermutu tinggi, memperluas kemitraan strategis dengan UMKM, dan mendorong modernisasi rantai pasok berbasis digitalisasi yang efisien," ucap Menko.
SUMBER: ANTARA
