BORNEONEWS, Palangka Raya – Sejumlah permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) di Kalimantan Tengah masih dalam proses penyelesaian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalteng kini memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganannya.

Percepatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi antara Kanwil Kemenkum Kalteng dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum yang dilaksanakan secara virtual, Senin, 16 November 2026.

Rapat tersebut mengevaluasi perkembangan permohonan harmonisasi selama 2025 dan 2026, termasuk mengidentifikasi kendala yang menyebabkan sejumlah proses belum rampung.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, mengatakan setiap permohonan harus ditindaklanjuti secara cermat agar penyelesaian regulasi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum.

"Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada merupakan bagian penting dalam memastikan produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Hajrianor di Palangka Raya.

Menurutnya, proses harmonisasi diperlukan untuk memastikan rancangan regulasi yang disusun pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Karena itu, perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam memeriksa substansi rancangan serta memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Hajrianor menekankan percepatan penyelesaian permohonan harus tetap memperhatikan ketelitian pemeriksaan dan kelengkapan administrasi.

Ia juga meminta jajaran perancang di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng segera menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap permohonan yang masih dalam proses.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan kantor wilayah agar proses harmonisasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

"Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada membutuhkan koordinasi yang kuat, ketelitian, serta komitmen dari seluruh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Setiap permohonan harus dipastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan dapat diselesaikan secara tepat waktu," katanya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan juga mencakup pemantauan perkembangan setiap permohonan, kendala penyelesaian, serta langkah percepatan terhadap rancangan regulasi yang belum selesai diharmonisasikan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan meminta peningkatan kedisiplinan dalam pemutakhiran data, pemenuhan persyaratan administrasi, dan ketepatan pelaksanaan setiap tahapan harmonisasi.

Penggunaan aplikasi e-Harmonisasi juga menjadi perhatian untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyelesaian permohonan rancangan peraturan daerah.

Rapat diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng, Muhamad Mufid, bersama Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Sumber: ANTARA