BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan terus mendorong penyebarluasan informasi terkait regulasi yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Seruyan Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Selasa, 17 November 2026.
Kepala Bagian Hukum Setda Seruyan, Imanuel, mengatakan sosialisasi ini memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman yang sama kepada pemerintah kecamatan, unsur masyarakat, serta pihak terkait mengenai dasar hukum, persyaratan, mekanisme, hingga tahapan pengakuan masyarakat hukum adat.
Melalui pemahaman regulasi tersebut, proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Perbup Seruyan Nomor 21 Tahun 2026 sendiri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam ketentuan tersebut, proses pengakuan masyarakat hukum adat harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pemberian rekomendasi, hingga penetapan pengakuan melalui Keputusan Bupati.
Tahapan identifikasi juga menjadi bagian penting karena mencakup penelusuran sejarah asal-usul masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, serta harta kekayaan dan simbol-simbol adat yang menjadi identitas masyarakat setempat.
Dalam prosesnya, pemerintah kecamatan memiliki peran strategis, terutama dalam membantu identifikasi dengan melibatkan tokoh adat maupun kelompok masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing.
Dengan adanya sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan tidak hanya mengetahui keberadaan regulasi, tetapi juga memahami bagaimana menerapkannya secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengakuan masyarakat hukum adat bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan langkah penting untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan komunitas adat, menjaga hak-hak tradisional, serta memperkuat kelembagaan adat yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. (FAHRUL/y)









