BORNEONEWS, Tamiang Layang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Timur melibatkan aparatur pemerintahan hingga tingkat desa untuk memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi yang diikuti ratusan peserta dari unsur camat, kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Barito Timur, dan dibuka oleh Asisten Setda Barito Timur Ari Panan P Lelu, di GPU Mantawara Tamiang Layang, Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan keimigrasian sekaligus membangun kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Timur, Erwin Nazwar Raharjo, menjelaskan bahwa Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu strategi preventif untuk meningkatkan literasi keimigrasian di lingkungan masyarakat pedesaan.

"Program Desa Binaan Imigrasi ini merupakan salah satu upaya preventif untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, mengenai aturan keimigrasian," ujarnya.

Menurut Erwin, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur keimigrasian yang benar, terutama berkaitan dengan tawaran bekerja ke luar negeri. Sebab, perekrutan dan pemberangkatan pekerja melalui jalur nonprosedural dapat membuka celah terjadinya tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.

Karena itu, sosialisasi tersebut diarahkan untuk membekali perangkat desa dan unsur kewilayahan agar mampu mengenali potensi pelanggaran keimigrasian serta meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja yang tidak sesuai ketentuan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai prosedur keimigrasian yang benar sekaligus meningkatkan kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia," paparnya.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Kesbangpol menghadirkan Muhammad Khoiru Wafiq dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebagai narasumber. Materi sosialisasi diharapkan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai ketentuan keimigrasian serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran.

Pelibatan camat, kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dinilai penting karena unsur-unsur tersebut memiliki jangkauan langsung ke tengah masyarakat. Melalui peran mereka, informasi mengenai indikasi perdagangan orang, penyelundupan manusia maupun pelanggaran keimigrasian diharapkan dapat lebih cepat diketahui dan dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Selain meningkatkan kapasitas aparatur kewilayahan, kegiatan ini juga bertujuan membangun sinergi antara Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, pemerintah desa dan instansi terkait. Dengan koordinasi yang terjalin, upaya pencegahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat hingga wilayah pedesaan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Barito Timur berharap pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap aturan keimigrasian semakin meningkat. Keterlibatan aparatur hingga tingkat desa juga diharapkan memperkuat deteksi dini terhadap potensi kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia sehingga masyarakat dapat terlindungi dari praktik perekrutan maupun pemberangkatan ilegal yang berisiko mengancam keselamatan dan hak-hak mereka. (AGUSTINUS BOLE MALO/y)