BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah menyusun tahapan pembentukan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026. Kota Palangka Raya menjadi salah satu daerah yang masuk dalam lokus program tersebut bersama sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI sekaligus Ketua Tim Penilai, Ariz Dedy Arham, menjelaskan bahwa pembentukan Kabupaten/Kota Ber-AKSI dilaksanakan melalui beberapa tahapan sepanjang tahun 2026, mulai dari observasi hingga peluncuran dan pemberian penghargaan.

"Tahapannya dimulai Januari hingga Maret untuk observasi, dilanjutkan bimbingan teknis pada April sampai Mei. Kemudian monitoring dan evaluasi (monev) pada Juni hingga Oktober, penilaian pada November, dan launching pada Desember," demikian tahapan yang dipaparkan Ariz, Rabu, 18 November 2026 di Palangka Raya.

Dalam materi KPK, terdapat sejumlah daerah yang masuk dalam lokus pembentukan Kabupaten/Kota Ber-AKSI 2026, yakni Kabupaten Maros, Kabupaten Asahan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kota Tangerang, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Garut.

Khusus pelaksanaan sejumlah kegiatan, KPK juga mencantumkan Kabupaten Asahan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Palangka Raya sebagai lokus kegiatan.

Ariz menjelaskan, pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. Materi bimbingan dan penguatan mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Kementerian PAN-RB memberikan materi terkait Whistleblowing System (WBS) dan pembangunan Zona Integritas. Kementerian Dalam Negeri berfokus pada tata kelola pengaduan masyarakat, sedangkan Kementerian Keuangan memberikan penguatan pada aspek penganggaran.

Selanjutnya, Ombudsman RI memberikan materi mengenai kepatuhan pelayanan publik. BPKP berperan dalam penguatan implementasi regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta pengelolaan keuangan daerah.

"Sementara KPK memberikan penguatan terkait indikator penilaian dan pemberdayaan masyarakat," tambahnya.

Kolaborasi tersebut juga melibatkan Pemerintah Provinsi untuk mendukung pelaksanaan program di daerah.

Ariz menyampaikan bahwa rangkaian pembentukan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 akan ditutup dengan launching dan pemberian penghargaan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026.

"Bagi Kota Palangka Raya, keikutsertaan dalam program ini menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi," tuturnya.

Terlebih, Palangka Raya telah meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Antikorupsi. Capaian tersebut diharapkan menjadi landasan untuk terus menjaga integritas dan memastikan praktik pemerintahan bersih berjalan secara konsisten. (MARINI/H)