BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan lima komponen dengan 15 indikator sebagai instrumen penilaian Kabupaten/Kota Ber-AKSI.
Indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk memastikan pemerintah daerah memiliki sistem pencegahan korupsi yang kuat, sekaligus membangun budaya pemerintahan yang berintegritas.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI sekaligus Ketua Tim Penilai, Ariz Dedy Arham, menjelaskan bahwa lima komponen penilaian tersebut mencakup kualitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta kearifan lokal.
"Pada komponen pertama, yakni kualitas pengawasan, terdapat empat indikator. Meliputi optimalisasi pengawasan internal terhadap fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), pemberdayaan Whistleblowing System (WBS), penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi, serta tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat," katanya, Rabu, 18 November 2026.
Komponen kedua adalah kualitas pelayanan publik. Penilaiannya mencakup digitalisasi proses pelayanan publik, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.
Selanjutnya, komponen ketiga mengenai peningkatan budaya kerja antikorupsi memiliki empat indikator, yaitu komitmen antikorupsi kepala daerah dan kepala OPD, internalisasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, penerapan budaya kerja antikorupsi di lingkungan instansi pemerintah, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment.
Komponen keempat menitikberatkan pada peningkatan peran serta masyarakat. Terdapat dua indikator, yakni dorongan pemerintah daerah terhadap berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Sementara itu, komponen kelima mengangkat kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun integritas. Indikatornya meliputi dorongan pemerintah daerah terhadap kegiatan berbasis komunitas masyarakat serta pelestarian seni dan budaya lokal untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
Secara keseluruhan, terdapat 15 indikator yang terbagi dalam lima komponen dengan total bobot penilaian 100 poin.
"Dalam materi penilaian tersebut, KPK juga menetapkan enam kategori hasil. Kategori A dengan nilai 90–100 memperoleh predikat istimewa, kategori B dengan nilai 80–89 sangat baik, kategori C dengan nilai 70–79 baik, kategori D dengan nilai 60–69 cukup, kategori E dengan nilai 50–59 kurang, serta kategori F dengan nilai di bawah 50 sangat kurang," tambahnya.
Bagi Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa, seluruh indikator tersebut menjadi bagian penting untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Penilaian ini kata Ariz sekaligus menegaskan bahwa upaya membangun daerah antikorupsi tidak cukup hanya melalui penguatan pengawasan internal. Keterbukaan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, konsistensi budaya kerja, hingga pelestarian kearifan lokal juga menjadi bagian dari pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (MARINI/H)









