BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Ahli Utama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Azwan mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya agar tidak cepat berpuas diri setelah meraih predikat istimewa dengan nilai 92,9 dalam penilaian Kota Percontohan Antikorupsi.

"Ada empat hal penting yang harus menjadi perhatian Pemko Palangka Raya untuk mempertahankan predikat tersebut, yakni komitmen, konsistensi, konsolidasi, dan mobilisasi seluruh pihak," kata Azwan, Rabu, 18 November 2026.

Pertama, komitmen bersama harus terlihat nyata dari seluruh unsur, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun masyarakat. Pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.

Kedua, konsistensi. Seluruh pihak harus menjaga komitmen dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Artinya, upaya pencegahan korupsi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dilakukan ketika ada penilaian.

Ketiga, konsolidasi. Sinergi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar seluruh program pencegahan korupsi berjalan searah dan tidak bersifat sektoral.

Keempat, mobilisasi seluruh pihak. Keterlibatan semua unsur harus terus digerakkan agar upaya membangun pemerintahan yang bersih dapat berjalan secara luas dan berkelanjutan.

"Empat langkah tersebut menjadi kunci penting bagi Pemko Palangka Raya untuk tidak hanya mempertahankan predikat Kota Percontohan Antikorupsi, tetapi juga memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," jelasnya. (MARINI/y)