BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan bahwa program Kabupaten/Kota Ber-AKSI bukan merupakan sistem baru ataupun program khusus yang dibuat untuk menggantikan program pemerintah daerah yang sudah berjalan.

Sebaliknya, program ini merupakan upaya menyinergikan berbagai program yang telah ada untuk memperkuat implementasi nilai-nilai integritas dan mencegah praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI sekaligus Ketua Tim Penilai, Ariz Dedy Arham, saat memaparkan konsep dan tujuan pembentukan Kabupaten/Kota Ber-AKSI dalam penilaian di Kota Palangka Raya, Rabu, 18 November 2026.

Ariz menjelaskan, Kabupaten/Kota Ber-AKSI merupakan hasil kolaborasi KPK bersama Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman RI, serta Kementerian Keuangan.

"Pendekatan yang dilakukan adalah menyinergikan seluruh program yang sudah ada dan mungkin telah dilaksanakan pemerintah daerah, dengan tujuan memperkuat implementasi nilai-nilai integritas melalui konsep JUMAT BERSEPEDA KK serta mencegah terjadinya perilaku korupsi," katanya, Rabu, 18 November 2026.

Ia juga menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kelanjutan dari upaya KPK dalam membangun budaya antikorupsi di daerah.

"Pada periode 2021–2023, KPK melakukan pembentukan Desa Antikorupsi. Selanjutnya, pada periode 2024–2027, program tersebut dilanjutkan melalui pembentukan Kabupaten/Kota Antikorupsi," tambahnya.

Ariz memaparkan, terdapat dua tujuan utama pembentukan Kabupaten/Kota Ber-AKSI. Pertama, meningkatkan pemahaman, komitmen, dan peran serta aktif para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi melalui implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-AKSI.

Kedua, mewujudkan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan kabupaten/kota yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Melalui program ini, KPK berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga mampu membangun komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam menciptakan budaya integritas secara berkelanjutan.

"Bagi Kota Palangka Raya, konsep tersebut menjadi penting setelah berhasil meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Antikorupsi Tahun 2026. Capaian tersebut diharapkan menjadi awal penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," pungkasnya. (MARINI/H)