BORNEONEWS, Jakarta – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengapresiasi DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan koalisi buruh dan pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Usai pertemuan, Dasco mengatakan bahwa pimpinan DPR menerima perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang menyampaikan terima kasih atas pengesahan undang-undang tersebut.

Dalam pertemuan itu, pimpinan DPR juga berdialog dengan perwakilan koalisi buruh untuk mendengarkan apresiasi, aspirasi, serta berbagai masukan terkait pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dasco mengimbau koalisi buruh agar tetap fokus memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan tidak terpengaruh oleh narasi negatif di media sosial yang menyudutkan gerakan tersebut.

"Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan," ujarnya.

Ia menambahkan, DPR berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah, kalangan buruh, dan pengusaha guna mendorong perbaikan kondisi perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan disusun oleh parlemen melalui proses yang terbuka dengan melibatkan berbagai pihak.

Menurut dia, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengapresiasi sinergi antara DPR dan gerakan buruh. Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya terjalin selama proses pembahasan undang-undang, tetapi juga terus berlanjut setelah regulasi disahkan.

"Andil Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, yang mencakup 90 persen kekuatan buruh dalam koalisi ini, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dasco, khususnya, dan seluruh pimpinan DPR yang sangat luar biasa," kata Andi Gani mewakili koalisi.

Ia juga menegaskan bahwa gerakan buruh akan senantiasa berpegang teguh pada konstitusi.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/10/2026).

Pengesahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Salah satu amanat putusan tersebut adalah meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

SUMBER: ANTARA