BORNEONEWS, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Inf. (Purn.) Isak Settu, terdakwa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, pada 7–8 Desember 2014.
Pembatalan tersebut dilakukan setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar terhadap putusan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.
Berdasarkan informasi yang dipantau melalui situs Kepaniteraan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dalam amar putusannya, MA menyatakan Isak Settu terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.
Atas perbuatannya, MA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar kompensasi kepada para korban dengan rincian Rp250 juta untuk setiap korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk setiap korban luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, serta Rp75 juta untuk setiap korban luka ringan.
Dalam amar putusan tersebut disebutkan, "Kabul kasasi, batal, adili sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-2, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban."
Perkara dengan nomor 1200 K/Pid.Sus-HAM/2026 tersebut diputus pada 10 November 2026 oleh majelis hakim yang diketuai Prof. Yanto.
Majelis hakim juga terdiri atas empat anggota, yakni Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, dan Sutarjo.
Putusan kasasi tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang sebelumnya membebaskan Isak Settu pada 8 Desember 2022.
Sebelumnya, Isak Settu dituntut hukuman 10 tahun penjara atas dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat di Paniai.
Ia didakwa dengan dakwaan pertama berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, serta Pasal 37.
Sementara itu, dakwaan kedua mengacu pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, serta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Kasus pelanggaran HAM berat Paniai tersebut bermula dari pembubaran unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI/Polri pada 8 Desember 2014.
Peristiwa itu mengakibatkan empat warga meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka.
SUMBER: ANTARA








