BORNEONEWS, Jakarta – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyoroti maraknya aktivitas buzzer berbayar yang dinilai digunakan untuk mengintimidasi dan menyerang pihak-pihak yang menyampaikan pendapat secara independen.
Dino menilai praktik tersebut menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat, demokrasi, dan semangat reformasi di Indonesia, terutama ketika serangan diarahkan kepada masyarakat yang menyampaikan pandangan kritis.
"Ancaman bagi rakyat Indonesia dalam arti ancaman terhadap demokrasi dan reformasi adalah buzzer yang dibayar untuk mengintimidasi dan menyerang orang-orang yang bicara secara independen. Dan ini sekarang ternyata terjadi secara masif," kata Dino seusai taklimat media Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan karena dinilai berlangsung secara luas dengan dukungan pendanaan yang besar.
Ia berpandangan penggunaan buzzer untuk menyerang pihak yang memiliki pandangan berbeda merupakan persoalan serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
"Dan yang parah adalah kalau orderan itu adalah untuk menyerang orang-orang yang berpikir kritis," ujarnya.
Dino juga mengungkapkan bahwa aktivitas buzzer kini tidak hanya berkaitan dengan isu politik dalam negeri, tetapi telah merambah pembahasan mengenai hubungan dan kebijakan luar negeri Indonesia.
Ia mengaku sebelumnya tidak pernah mengalami situasi ketika buzzer digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia di tingkat internasional.
"Dulu juga tidak pernah saya mengalami fenomena di mana buzzer masuk ke dalam ranah politik luar negeri untuk menyerang aset-aset kita. Aset itu sahabat-sahabat kita gitu," tuturnya.
Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, FPCI akan menyediakan sesi pembahasan khusus mengenai aktivitas buzzer dalam penyelenggaraan Conference on Indonesian Foreign Policy 2026.
Pembahasan itu akan mencakup pengaruh aktivitas buzzer terhadap kebebasan menyampaikan pandangan serta dampaknya terhadap isu-isu politik luar negeri.
Selain buzzer, konferensi juga akan mengangkat penggunaan istilah "antek asing" yang menurut Dino perlu dibahas secara akademis agar tidak disalahgunakan dalam perdebatan publik.
"Kita ingin menempatkan ini dalam proporsi akademis… bagaimana penggunaan dan bagaimana penyalahgunaan dari terminologi ini dan ini saya kira akan menjadi sesi yang menarik," katanya.
FPCI dijadwalkan menyelenggarakan CIFP 2026 pada 21 November 2026 di Jakarta dengan mengusung tema Independent and Active Foreign Policy: How to Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction.
Tema tersebut dipilih untuk membahas perkembangan geopolitik global sekaligus peran Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah dalam mendorong kerja sama internasional dan pembentukan tatanan dunia.
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dijadwalkan menghadiri konferensi tersebut.
Sejumlah tokoh nasional lainnya yang disebut telah memastikan kehadiran antara lain Menteri Luar Negeri periode 2001–2009 Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri periode 2009–2014 Marty Natalegawa, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Sumber: ANTARA









