BORNEONEWS, Pulang Pisau – Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyoroti kondisi sejumlah sumur bor dan alat pemantau muka air tanah di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi optimal.
Temuan tersebut menjadi perhatian BPGMN dalam mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara permanen, khususnya pada kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, mengatakan pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi membutuhkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut.
"Kami mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, khususnya mengoptimalkan fungsi sumur dalam (deep well) supaya basah," kata Sriyanto di Jambi, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, menjaga kelembapan lahan gambut menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran berulang, terutama di wilayah yang memiliki kawasan lahan basah cukup luas.
BPGMN telah melakukan peninjauan terhadap kondisi infrastruktur pembasahan gambut di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah.
Selain Pulang Pisau, peninjauan juga dilakukan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Hasil peninjauan menunjukkan banyak sumur bor serta perangkat pemantauan muka air tanah yang mengalami kerusakan atau belum berfungsi secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BPGMN mendorong penguatan infrastruktur pengelolaan air di kawasan gambut sebagai langkah pencegahan karhutla jangka panjang.
Sriyanto menjelaskan, berdasarkan perhitungan tim pakar BPGMN, tujuh provinsi yang menjadi prioritas pencegahan karhutla membutuhkan sedikitnya 23.129 sekat kanal dan 113 embung atau kolam penampungan air.
Infrastruktur tersebut diperlukan untuk mempertahankan kelembapan tanah gambut sehingga risiko kebakaran dapat ditekan.
Selain sekat kanal dan embung, BPGMN juga tengah mengkaji pengembangan sumur dalam sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air di lahan gambut.
Untuk memperkuat sistem pengawasan, BPGMN telah membangun Sistem Informasi Gambut dan Mangrove Nusantara atau Sagara.
Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai platform pemantauan yang telah tersedia, termasuk Sipongi dan Spartan.
Melalui integrasi tersebut, potensi kerawanan kebakaran diharapkan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga peringatan dini dapat disampaikan langsung melalui perangkat masyarakat di tingkat kabupaten.
BPGMN juga menargetkan pengelolaan infrastruktur lahan basah mampu mendukung dua kebutuhan sekaligus, yakni pencegahan karhutla pada musim kemarau dan mitigasi banjir ketika musim hujan.
"Jadi harapan kita semua, terutama dari kami BPGMN, kita belanja permasalahan yang ada di seluruh wilayah, kemudian kita sama-sama mencari solusi kalau ada permasalahan di lapangan," ujar Sriyanto.
Sumber: ANTARA









