BORNEONEWS, Palangka Raya — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Kebangsaan serta sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai di Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis, 19 November 2026.
Aksi tersebut digelar bertepatan jadwal sidang pemeriksaan berkas permohonan uji materi (judicial review) Pasal 69 ayat (2) Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Tengah, Agusta Rachman, menyatakan gugatan yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat beserta timnya dinilai berpotensi mengancam eksistensi kearifan lokal tradisi berladang masyarakat adat Dayak.
Melalui aksi damai ini, pihaknya bersama ormas‑ormas lain memohon kepada Majelis Hakim MK untuk menolak permohonan uji materi tersebut.
“Kami dari TBBR memprakarsai kegiatan ini bersama ormas lokal, paguyuban, dan kerukunan menyuarakan serta meminta kepada MK untuk tidak menerima atau menolak gugatan uji materi terkait Pasal 69 ayat (2) mengenai pengecualian berladang tersebut,” tegas Agusta Rachman.
Agusta meluruskan persepsi keliru yang sering menyamakan ladang tradisional masyarakat adat Dayak dengan aksi pembakaran lahan liar milik oknum korporasi.
Ia menjelaskan, secara turun‑temurun masyarakat adat hanya membuka ladang di lahan tanah mineral subur dengan batas luas maksimal dua hektare, bukan di lahan gambut, dan seluruh prosedurnya sudah diatur di dalam peraturan daerah.
Metode pembakaran yang dilakukan pun sudah ada tata cara secara gotong‑royong sesuai adat.
“Sistem membakar pun ada metode dan mekanisme yang dilakukan secara bergotong royong. Tujuan kami hadir di sini agar ke depan para peladang tidak dikriminalisasi atas dasar tuduhan membakar lahan secara liar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kerapnya masyarakat adat dijadikan kambing hitam ketika terjadi bencana kabut asap yang sebagian besar disebabkan pembakaran lahan skala besar oleh korporasi.
Ia mendesak Gubernur, para Bupati se‑Kalimantan Tengah untuk bersinergi bersama elemen masyarakat melakukan edukasi sampai ke tingkat akar rumput, agar masyarakat dapat membedakan praktik kearifan lokal berladang adat dengan tindakan kejahatan lingkungan milik perusahaan.
“Harus bisa memisahkan antara korporasi yang membakar secara luas untuk kepentingan perusahaan dengan peladang tradisional. Intinya, peladang ini jangan menjadi kambing hitam. Kami tetap melindungi masyarakat adat kami dengan kearifan lokal, bahwa berladang dengan membakar masih bisa dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam perda,” imbuh Agusta.
Meski belum memahami sepenuhnya motif para pemohon uji materi, Ketua DPW TBBR Kalteng mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati adat istiadat yang hidup di Bumi Tambun Bungai.
“Seperti pepatah yang sering digaungkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seharusnya para pemohon menyadari bahwa berladang sudah menjadi tradisi turun‑temurun dari nenek moyang kami. Jangan dicampuradukkan,” pungkasnya. (PATHUR/y)









