BORNEONEWS, Palangka Raya — Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan sikap tegas menolak upaya pengujian materi terhadap Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut dinilai berpotensi mengancam eksistensi serta kearifan lokal tradisi berladang masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Pernyataan sikap itu disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung. Ia menjelaskan kehadiran jajaran Pemuda Pancasila pada aksi damai tersebut adalah bentuk solidaritas lintas organisasi kemasyarakatan untuk menjaga marwah adat istiadat di Bumi Tambun Bungai.

“Orasi hari ini adalah aksi solidaritas dari semua ormas, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah. Kami bersuara menyampaikan agar adab, adat, dan aturan di satu wilayah jangan diganggu‑gugat. Peraturan daerah mengenai peladang itu juga jangan diotak‑atik,” tegas Bush, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, tradisi berladang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan sejarah kehidupan masyarakat Dayak yang dijalankan secara tturun‑temurun

Masyarakat adat sudah memahami mekanisme alam serta memiliki aturan tersendiri membuka lahan pertanian yang ramah lingkungan.

“Kami sebagai putra‑putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar. Bagi kami, mereka adalah orang‑orang luar biasa yang turut membangun Kalimantan Tengah melalui aktivitas meladang itu sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kekhawatiran masyarakat adat yang kerap dikambinghitamkan ketika terjadi bencana kabut asap, padahal pembakaran lahan skala besar banyak dilakukan oknum kkorporasi

Ia mendesak penegakan hukum di lapangan tidak salah sasaran dan tetap berpedoman pada peraturan daerah yang melindungi hak‑hak peladang tradisional.

“Kami tidak ingin ke depannya terjadi salah tangkap, salah aturan, maupun salah cara dalam penanganan di lapangan, padahal hal itu sebenarnya sudah bisa diatur melalui peraturan daerah. Aturan mengenai peladang harus lebih diutamakan agar masyarakat adat Dayak merasa warisan leluhur dan cara mereka berladang tetap terlindungi,” jelas Bush.

Bush mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, hingga para Bupati se - Kalteng untuk bersinergi mengawal perkara uji materi tersebut, agar permohonan yang merugikan masyarakat adat ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

"Saya harap para pemangku kebijakan bisa bijak dalam mengawal uji materi Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya. (PATHUR)