BORNEONEWS, Buntok – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, tengah menyiapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah.
Rancangan kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing Barito Selatan melalui inovasi di berbagai sektor.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah, Hajrianor, mengatakan penyusunan peta jalan Iptek menjadi salah satu materi yang dibahas dalam harmonisasi lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Barito Selatan.
"Penyusunan regulasi tersebut dibahas dalam rapat harmonisasi lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Barito Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah," kata Hajrianor di Palangka Raya, Kamis, 19 November 2026.
Menurutnya, peta jalan Iptek diperlukan sebagai acuan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan teknologi dan riset agar selaras dengan kebutuhan pembangunan.
"Regulasi ini diharapkan menjadi arah kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong inovasi daerah, serta memperluas pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan," ujarnya.
Hajrianor menjelaskan, proses harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia menekankan bahwa kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek hukum, tetapi juga kemampuannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Selain peta jalan Iptek, terdapat empat Raperbup lain yang turut dibahas dalam proses harmonisasi tersebut.
Rancangan itu meliputi pedoman pengelolaan dan pembagian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas serta perubahan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
Dua rancangan lainnya mengatur pembentukan dan tata kerja UPTD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, dan perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun 2026.
Pembahasan kelima rancangan dipimpin Ketua Tim Kelompok Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng, Andri.
Kegiatan tersebut juga melibatkan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Barito Selatan, Helfansyah, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Barito Selatan, serta tim perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam proses harmonisasi, tim melakukan penelaahan terhadap kesesuaian dasar hukum, sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, serta kewenangan dan teknik penyusunan regulasi.
Pemkab Barito Selatan menyambut masukan yang disampaikan tim perancang sebagai bahan penyempurnaan kelima Raperbup sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan berikutnya.
Sumber: ANTARA









