BORNEONEWS, Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional untuk menghadapi kebutuhan bahan baku biodiesel B50 sekaligus menjaga daya saing industri di tengah transisi energi.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat, mengatakan peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui penerapan praktik budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), penguatan kemitraan, serta percepatan peremajaan tanaman sawit.
Langkah tersebut dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk pasar dalam negeri, terutama dalam mendukung kebijakan peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50.
"Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50," kata Aziz dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, industri sawit nasional perlu memastikan peningkatan produksi dapat berjalan beriringan dengan praktik perkebunan yang berkelanjutan.
GAPKI mencatat produksi minyak sawit nasional menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, produksi mencapai 48,16 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 51,66 juta ton sepanjang 2026.
Sementara itu, produksi hingga Juli 2026 tercatat mencapai 35,6 juta ton, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 33,4 juta ton.
Peningkatan juga terjadi pada nilai ekspor sawit yang mencapai 23,2 miliar dolar Amerika Serikat hingga Juli 2026, dibandingkan 20,9 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.
"Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu 23,2 miliar dolar AS. Tahun lalu, Juli sekitar 20,9 miliar dolar AS. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat COVID-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun," ujar Aziz.
Meski kinerja produksi dan ekspor meningkat, Aziz mengingatkan produktivitas perkebunan sawit masih menghadapi sejumlah persoalan.
Ia menyebut produktivitas tanaman di beberapa wilayah cenderung stagnan sehingga membutuhkan pembenahan melalui penerapan teknik budidaya yang lebih baik dan peremajaan tanaman.
Salah satu program yang dinilai perlu dipercepat adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), terutama untuk membantu pekebun memperbaiki kondisi tanaman sekaligus meningkatkan hasil produksi.
Hingga November 2026, realisasi program PSR dilaporkan mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala administratif dan persoalan legalitas lahan.
Aziz menjelaskan sejumlah pekebun kesulitan memenuhi persyaratan dokumen, seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Selain itu, terdapat persoalan kebun yang masuk dalam kawasan hutan serta kekhawatiran pekebun terhadap proses penegakan hukum.
"Tantangan program PSR ada masalah STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), SHM (Sertifikat Hak Milik), masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum," katanya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, GAPKI turut mendorong pelaksanaan PSR melalui pola kemitraan antara perusahaan perkebunan dan pekebun.
Skema kemitraan tersebut telah dijalankan sejak 2022, termasuk bagi pekebun yang sebelumnya tergabung dalam pola plasma dan kemudian melanjutkan kerja sama dengan perusahaan.
"Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya," jelas Aziz.
Menurutnya, pendampingan dalam pemenuhan dokumen PSR juga dapat mempermudah pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sertifikasi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta peningkatan daya saing produk sawit.
"Kalau ini terpenuhi, menuju ISPO gampang sekali karena persyaratannya sama," ujarnya.
Aziz menilai percepatan sertifikasi ISPO perlu didukung penyelesaian persoalan legalitas lahan dan pembenahan pelayanan perizinan.
GAPKI mengusulkan agar pemerintah mempercepat penerbitan STDB secara gratis, mempermudah sertifikasi lahan, serta menyelesaikan persoalan perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan secara bijaksana.
Selain itu, GAPKI mendorong penerapan sistem perizinan elektronik yang transparan dan akuntabel dengan persyaratan, jangka waktu pelayanan, serta biaya yang jelas.
Sumber: ANTARA









