BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta kegiatan usaha integrator.
Langkah ini dilakukan untuk melindungi peternak rakyat sekaligus memperkuat tata kelola industri perunggasan nasional.
"Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap peternak ayam ras petelur rakyat melalui pengawalan tata kelola perunggasan dari hulu hingga hilir," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/11/2026).
Amran menjelaskan, penyaluran jagung SPHP melalui Perum Bulog bertujuan membantu peternak menekan biaya produksi. Karena itu, distribusinya perlu diawasi agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh peternak rakyat.
Selain pengawasan distribusi jagung, Kementerian Pertanian (Kementan) juga memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha integrator. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan budidaya dan peredaran telur berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga tata kelola usaha perunggasan, termasuk mengatur peran pelaku usaha integrasi, koperasi, dan peternak.
Mentan menegaskan pemerintah tidak akan menghindari berbagai persoalan yang dihadapi petani maupun peternak. Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan jajaran terkait.
"Kalau ada petani berteriak, ada peternak berteriak, tidak pernah kami menghindar. Kita selesaikan," tegas Amran.
Melalui penyaluran jagung SPHP, penguatan koperasi, kerja sama produksi jagung dengan kelompok tani, serta pengawasan terhadap usaha integrator, Kementan berupaya mendorong terciptanya ekosistem perunggasan yang lebih seimbang.
Pemerintah ingin memastikan petani mendapatkan kepastian pasar, peternak rakyat memperoleh akses bahan baku pakan dan ruang pemasaran, serta seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, mengatakan penyaluran jagung SPHP sangat membantu peternak dalam menghadapi tingginya harga bahan baku pakan di pasaran.
Ia menyebutkan, harga jagung di luar program SPHP saat ini mencapai Rp7.800 hingga Rp7.900 per kilogram. Sementara itu, jagung yang diperoleh melalui Bulog hanya dibanderol Rp5.000 per kilogram.
"Jagung yang di luar itu kita belinya sudah Rp7.800-Rp7.900 per kg saat ini. Sedangkan kita membeli kepada Bulog harganya Rp5.000 per kg. Makanya ini sangat membantu kami," ujar Yesi.
Meski demikian, ia mengakui harga jagung yang lebih terjangkau belum sepenuhnya mengatasi persoalan peternak. Pasalnya, harga telur di tingkat peternak juga sedang mengalami tekanan sehingga pendapatan yang diperoleh belum mampu menutup biaya produksi.
"Walaupun dengan harga telur yang saat ini masih jatuh, dengan harga jagung Rp5.000 per kg pun kami masih merugi. Tapi minimal ini bisa membantu kami untuk melanjutkan hidup," katanya.
Selain persoalan pasokan dan harga pakan, peternak juga meminta pemerintah memastikan pengaturan usaha integrator diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yesi menjelaskan, aspirasi tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Mentan Amran dalam pertemuan dengan perwakilan peternak di Jakarta pada 27 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, Amran meminta agar berbagai persoalan yang disampaikan peternak dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan.
Menurut Yesi, Kementan kemudian memfasilitasi pertemuan dengan jajaran Ditjen PKH dan pihak-pihak terkait. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui penyampaian surat kepada pihak integrator.
"Alhamdulillah tanggal 27 kita diundang ke Jakarta dan kami berkesempatan menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri. Kemudian Bapak meminta untuk membahas ini dengan Bapak Dirjen. Kami difasilitasi untuk bertemu dengan Bapak Dirjen dan juga bapak-bapak yang berkepentingan di situ," jelasnya.
Ia menilai tindak lanjut yang dilakukan Kementan penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat, terutama dalam memperoleh akses pasar bagi hasil produksi telur mereka.
Yesi berharap produksi telur dari peternak mandiri tetap memiliki ruang pemasaran yang memadai di pasar rakyat. Sementara itu, kegiatan usaha integrator diharapkan berjalan sesuai koridor regulasi.
"Kalau memang menurut Permentan 10 Tahun 2024 ini budidayanya untuk ekspor, harusnya memang tidak dijual di pasar becek. Biarkan pasar becek itu adalah produksi dari telur-telur kami peternak rakyat," ujarnya.
Namun, Yesi menegaskan bahwa tindak lanjut kebijakan tersebut harus disertai pengawasan secara langsung di lapangan. Dengan demikian, ketentuan yang telah disampaikan kepada pelaku usaha dapat benar-benar diterapkan dan memberikan ruang usaha yang adil bagi peternak rakyat.
SUMBER: ANTARA
