BORNEONEWS, Jakarta - Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai membahas rancangan Ketetapan (TAP) MPR terkait pengangkatan wakil presiden serta mekanisme pemilihan dan pelantikannya.

Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan rapat perdana telah digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Pertemuan tersebut masih berupa diskusi awal dan diwarnai perbedaan pandangan di antara peserta.

"Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua," kata Bambang.

Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan wakil presiden. Sejumlah opsi mulai dikaji, termasuk penggunaan surat suara dengan cara mencoblos, mencontreng, hingga membubuhkan cap jempol.

Menurut Bambang, seluruh alternatif tersebut masih akan dibahas dan dirumuskan lebih lanjut dalam rapat berikutnya.

Panitia Ad Hoc yang diketuai Benny K Harman tersebut juga melibatkan Agun Gunandjar sebagai wakil ketua dan Abidin Fikri sebagai sekretaris.

Bambang menegaskan seluruh persiapan harus rampung paling lambat sehari sebelum Sidang Paripurna MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Ia memastikan penyusunan rancangan dan mekanisme pemilihan tetap berpedoman pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Para anggota MPR yang terlibat dalam pembahasan juga menyampaikan argumentasi masing-masing berdasarkan ketentuan konstitusi.

"Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Sidang Paripurna untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan jabatan diundur menjadi 9 Desember 2026.

Sidang tersebut semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Perubahan jadwal dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muzani, Presiden memiliki agenda yang padat sekaligus membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung guna membahas dua nama calon wakil presiden.

Dengan demikian, pembahasan Panitia Ad Hoc menjadi bagian dari persiapan MPR sebelum pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi jabatan wakil presiden tersebut.

SUMBER: ANTARA