BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Masyarakat yang hendak mentransfer uang ke rekening tidak dikenal nantinya berpeluang memeriksa terlebih dahulu apakah rekening tersebut memiliki indikasi keterkaitan dengan penipuan. Fasilitas ini sedang dikembangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui aplikasi Anti-Scam.
Layanan tersebut dirancang untuk membantu pengguna mengenali risiko penipuan digital sebelum melakukan transaksi, termasuk dengan memeriksa nomor telepon, tautan internet, dan rekening tujuan.
Pengembangan aplikasi ini menjadi perhatian setelah Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat ratusan ribu laporan penipuan dengan jumlah rekening yang terindikasi terlibat mencapai lebih dari satu juta.
Berdasarkan data yang disampaikan Chief Corporate Officer Indodax, Bob Horo, IASC telah menerima 737.686 laporan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024.
Dari laporan tersebut, terdapat 1.471.112 rekening yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan penipuan. Sebanyak 743.589 rekening di antaranya telah diblokir.
IASC juga menerima laporan mengenai 188.798 nomor telepon yang diduga digunakan dalam aktivitas penipuan.
Sementara itu, dana milik korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar, dengan nilai pengembalian kepada korban sebesar Rp208,9 miliar.
Besarnya jumlah laporan tersebut menunjukkan pentingnya upaya mendeteksi potensi penipuan sebelum masyarakat kehilangan uang.
Bob menilai pengembangan aplikasi Anti-Scam dapat menjadi sarana tambahan bagi masyarakat untuk memeriksa informasi yang diterima sebelum mengambil keputusan keuangan.
"Rencana ini menjadi langkah positif karena masyarakat membutuhkan cara yang mudah untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan," kata Bob dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Meski demikian, aplikasi tersebut belum tersedia sebagai layanan umum karena masih berada dalam tahap pengujian atau sandbox.
OJK merancang sistem ini dengan mengintegrasikan berbagai sumber data untuk membantu mengidentifikasi nomor telepon, rekening, maupun kontak yang memiliki indikasi keterlibatan dalam aktivitas penipuan.
Dalam pengembangannya, OJK juga mempertimbangkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi tersebut berpotensi digunakan untuk melakukan network analysis, yakni menganalisis hubungan antara nomor telepon, rekening bank, dan pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam jaringan penipuan.
Melalui penggabungan data, sistem diharapkan dapat membantu mengenali pola keterkaitan yang sebelumnya sulit ditemukan apabila informasi diperiksa secara terpisah.
OJK menempatkan pengembangan aplikasi Anti-Scam sebagai bagian dari penguatan perlindungan konsumen pada 2027.
Pendekatan tersebut diarahkan pada pencegahan, sehingga potensi kejahatan dapat diketahui lebih awal sebelum kerugian masyarakat semakin besar.
Namun, keberadaan teknologi pemeriksaan bukan berarti setiap transaksi yang lolos pengecekan dapat dianggap sepenuhnya aman.
Bob mengingatkan bahwa pelaku penipuan terus mengubah cara beroperasi, termasuk menggunakan nomor telepon dan rekening baru yang belum pernah dilaporkan.
Karena itu, hasil pemeriksaan aplikasi nantinya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk awal untuk mengenali risiko, bukan jaminan bahwa pihak yang dihubungi benar-benar dapat dipercaya.
Dalam kegiatan transaksi aset kripto, misalnya, masyarakat masih perlu mewaspadai akun palsu yang menggunakan identitas perusahaan, layanan pelanggan tidak resmi, serta tautan yang dibuat menyerupai situs asli.
Modus lain yang patut dicurigai adalah penawaran investasi dengan janji keuntungan tidak wajar serta permintaan data keamanan akun melalui pesan pribadi.
Bob menekankan bahwa penguatan perlindungan masyarakat juga membutuhkan pertukaran informasi yang cepat antara regulator, perusahaan penyedia layanan keuangan, dan pihak terkait lainnya.
Informasi mengenai modus penipuan terbaru perlu disampaikan kepada masyarakat agar potensi kerugian dapat ditekan.
"Dengan koordinasi yang baik, laporan penipuan dapat dikenali dan ditindaklanjuti lebih cepat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengguna Indodax agar berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan perusahaan melalui WhatsApp.
Menurut Bob, layanan customer support resmi Indodax tidak dilakukan melalui percakapan WhatsApp dan tidak pernah meminta kata sandi, PIN, kode OTP, maupun informasi keamanan akun lainnya.
Masyarakat yang menerima permintaan mencurigakan disarankan menunda transaksi dan melakukan konfirmasi melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.
Apabila sudah terlanjur menjadi korban, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah segera menghubungi penyedia layanan keuangan terkait agar penanganan dapat dimulai.
"Apabila menduga telah menjadi korban penipuan transaksi keuangan, masyarakat perlu segera menghubungi penyedia layanan terkait dan melapor melalui kanal resmi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) agar proses penanganan dapat dilakukan sedini mungkin," kata Bob.
(ant/j)









