BORNEONEWS, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memperjuangkan akses pembiayaan hingga Rp2 miliar bagi alumni Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Upaya tersebut bertujuan membantu pelaku usaha yang telah berkembang melalui program KUR untuk memperoleh tambahan modal guna memperluas skala bisnis.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Ade Jona Prasetyo mengatakan pembiayaan lanjutan diperlukan agar pelaku usaha yang telah memanfaatkan fasilitas KUR memiliki kesempatan memperoleh modal lebih besar untuk mengembangkan usahanya.
"Kami lagi berjuang, meminta doa restu kepada seluruh masyarakat dan seluruh kader-kader HIPMI untuk memperjuangkan HIPMI nanti KUR hingga dengan Rp2 miliar," kata Ade seusai pelantikan pengurus BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, perjuangan tersebut diarahkan melalui skema Alumni KUR (AKUR), yaitu fasilitas pembiayaan lanjutan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal setelah memanfaatkan program KUR.
"Ini yang sudah berjalan, dia bisa scale up untuk menambah pembiayaan dan permodalan untuk membuka usahanya lebih besar lagi," ujarnya.
Dorongan HIPMI tersebut sejalan dengan rencana Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya telah menyiapkan pengembangan skema Kredit Alumni Usaha Rakyat (AKUR).
Pada 13 Juli 2026, Kementerian UMKM menyampaikan rencana pengembangan AKUR dengan plafon pembiayaan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan pinjaman KUR dan masih membutuhkan tambahan modal.
Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, ketika itu menjelaskan bahwa skema AKUR dipersiapkan sebagai jembatan pembiayaan bagi pengusaha yang telah mencapai batas maksimal fasilitas KUR, tetapi masih membutuhkan dukungan permodalan sebelum beralih ke kredit komersial.
Dalam rancangan yang disampaikan kementerian, pembiayaan AKUR dapat dimanfaatkan untuk modal kerja maupun investasi dengan jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun.
Calon penerima pembiayaan diwajibkan memiliki usaha produktif dan layak, pembukuan keuangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta legalitas usaha yang masih berlaku. Selain itu, usaha yang dijalankan harus telah beroperasi sekurang-kurangnya empat tahun.
Kementerian UMKM juga mengusulkan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara itu, bunga yang harus ditanggung debitur merupakan selisih antara suku bunga kredit yang ditetapkan lembaga penyalur dan besaran subsidi pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp271,3 triliun dengan jumlah penerima sekitar 4,2 juta debitur di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp325 triliun pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari rencana penyaluran Kredit Program senilai Rp386,9 triliun untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Pengembangan pembiayaan bagi alumni KUR diharapkan dapat melengkapi dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan akses pembiayaan yang lebih besar, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru.
SUMBER: ANTARA









