BORNEONEWS, Sampit – Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih perlu diperkuat, terutama dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi pemerintahan secara mudah, cepat, dan transparan.
Hal ini menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim dalam mendorong optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kotim, Agus Pria Dany mengatakan keterbukaan informasi tidak boleh hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi atau indikator penilaian.
Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari komitmen badan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
" Melalui penilaian ini, kita ingin memastikan pelayanan informasi publik benar-benar berjalan. Bukan hanya dokumennya yang lengkap, tetapi sarana, mekanisme pelayanan, hingga kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi juga harus diperhatikan," ujarnya, Sabtu, 21 November 2026.
Menurutnya, kualitas pelayanan informasi perlu dilihat dari kesiapan masing-masing badan publik dalam menyediakan informasi, mengelola dokumentasi, serta memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.
Dia menjelaskan, Diskominfo Kotim telah melakukan visitasi terhadap sejumlah badan publik yang masuk nominasi Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kotim 2026 pada 17–19 November 2026.
Visitasi tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah evaluasi dokumen dan data dukung. Tim melakukan verifikasi langsung untuk mencocokkan hasil penilaian administrasi dengan kondisi pelayanan informasi di lapangan.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, pengelolaan dokumentasi, pemanfaatan media informasi, serta mekanisme pelayanan permohonan informasi publik.
Agus menambahkan, proses tersebut juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan bagi PPID Pelaksana agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi di masing-masing instansi.
Dengan demikian, badan publik diharapkan tidak hanya menyediakan informasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah ditemukan dan dipahami masyarakat.
"Kami berharap seluruh badan publik semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi. Sebab, pelayanan informasi yang baik menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," pungkasnya. (DEVI/R)









