BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Indonesia menyoroti ketimpangan akses pendanaan iklim yang masih dihadapi negara-negara berkembang dalam menjalankan program penanganan perubahan iklim. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menilai negara berkembang tidak seharusnya terus dibebani tuntutan pengurangan emisi tanpa memperoleh dukungan pendanaan dan teknologi yang memadai.
Pandangan tersebut disampaikan Diaz dalam peluncuran Second Global Stocktake (GST-2), Rabu, 18 November 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian COP31.
Menurutnya, upaya penanganan perubahan iklim di berbagai negara belum berjalan seimbang. Ketika emisi global masih mengalami peningkatan, sejumlah negara berkembang justru menghadapi keterbatasan pembiayaan dan dukungan teknis untuk melaksanakan program iklim.
"Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang," kata Diaz sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi, Sabtu, 21 November 2026.
Ia menegaskan bahwa percepatan penanganan perubahan iklim harus disertai penyediaan sumber daya yang memungkinkan setiap negara menjalankan komitmennya.
GST merupakan mekanisme evaluasi bersama yang dilaksanakan setiap lima tahun berdasarkan Perjanjian Paris. Proses tersebut digunakan untuk menilai perkembangan upaya global dalam membatasi kenaikan suhu bumi.
Bagi Indonesia, evaluasi tersebut tidak cukup hanya mengukur pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga perlu memperhatikan ketersediaan dukungan bagi negara-negara yang menghadapi keterbatasan sumber daya.
Diaz menjelaskan, hasil evaluasi GST pertama telah digunakan Indonesia sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), yakni dokumen komitmen iklim nasional.
Namun, menurutnya, tindak lanjut hasil evaluasi tersebut masih lebih banyak diarahkan pada mitigasi atau pengurangan emisi dibandingkan penguatan pembiayaan dan dukungan pelaksanaan program.
"Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit," ujarnya.
Karena itu, Indonesia menginginkan proses GST-2 memberikan perhatian yang lebih seimbang terhadap berbagai kebutuhan penanganan perubahan iklim.
Selain mitigasi, pembahasan juga perlu mencakup adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, penyediaan dana, alih teknologi, dan peningkatan kemampuan negara dalam menjalankan program lingkungan.
Diaz menekankan pentingnya penerapan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).
Prinsip tersebut menempatkan penanganan perubahan iklim sebagai tanggung jawab bersama, tetapi pelaksanaannya mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan kondisi masing-masing negara.
"Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities," jelas Diaz.
Ia mengatakan pelaksanaan GST-2 perlu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen negara-negara dengan dukungan yang tersedia untuk merealisasikannya.
Indonesia juga mendorong agar hasil evaluasi tersebut dapat menunjukkan langkah konkret dalam memperluas akses negara berkembang terhadap pendanaan serta teknologi penanganan perubahan iklim.
"Bagi Indonesia, keberhasilan GST-2 tidak diukur dari seberapa tinggi target yang tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa nyata arus pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas mengalir untuk menopang aksi iklim berkelanjutan di negara-negara berkembang," kata Diaz.
(ant/j)









