BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan perubahan batas usia pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) dari 17 menjadi 18 tahun. Usulan tersebut dinilai penting untuk melindungi anak dari keterlibatan dan eksploitasi dalam aktivitas politik.

Selain usia pemilih, KPAI juga meminta pemerintah dan DPR RI meninjau kembali ketentuan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) agar batas usia wajib memiliki identitas tersebut diselaraskan menjadi 18 tahun.

Anggota KPAI, Sylvana Apituley, mengatakan perubahan tersebut perlu dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang sedang menjadi perhatian Komisi II DPR RI.

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Usulan itu disampaikan KPAI dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia dengan menyoroti masih adanya perbedaan batas usia dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan.

Sylvana menjelaskan, aturan pemilu dan administrasi kependudukan saat ini menggunakan usia 17 tahun sebagai salah satu dasar penentuan hak pilih dan kewajiban memiliki KTP elektronik.

Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan ruang bagi seseorang yang sudah atau pernah menikah untuk memenuhi persyaratan tertentu meskipun usianya belum mencapai batas tersebut.

Menurut KPAI, ketentuan itu perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang menetapkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun.

KPAI juga mengusulkan agar status sudah atau pernah menikah tidak lagi digunakan sebagai dasar pemberian hak pilih kepada seseorang yang masih berusia anak.

Sylvana menilai penyelarasan aturan diperlukan agar anak tidak menjadi sasaran kepentingan politik orang dewasa, terutama dalam kegiatan kampanye dan mobilisasi massa.

"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," ujarnya.

Kekhawatiran tersebut didasarkan pada temuan KPAI mengenai keterlibatan anak dalam berbagai aktivitas politik selama penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

KPAI mengidentifikasi sedikitnya 15 bentuk eksploitasi politik terhadap anak, mulai dari pelibatan dalam massa kampanye, penggunaan anak sebagai pemeran iklan politik, hingga menjadikan mereka juru bicara calon.

Anak juga ditemukan berpotensi menjadi sasaran praktik politik uang dalam kegiatan politik elektoral.

Sylvana mengungkapkan, selama 46 hari pertama masa kampanye Pemilu 2024, KPAI menerima enam pengaduan dan mencatat 19 kasus lain yang berkaitan dengan keterlibatan anak.

Pada periode yang sama, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 82 kasus pelibatan anak dalam kegiatan kampanye.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas politik bukan hanya kejadian sesaat, melainkan terus berulang dalam berbagai agenda politik.

KPAI juga menyoroti keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada pada Agustus 2024.

Dalam peristiwa tersebut, sekitar 300 hingga 400 pelajar dilaporkan turun ke jalan, sementara 85 anak diamankan.

Sylvana menilai kondisi itu memperlihatkan adanya risiko terhadap keselamatan dan hak anak ketika mereka terseret dalam aktivitas politik yang melibatkan kepentingan orang dewasa.

Karena itu, KPAI mendorong pemerintah dan DPR mempertimbangkan perubahan batas usia pemilih serta ketentuan administrasi kependudukan sebagai bagian dari penguatan perlindungan anak melalui regulasi.

(ant/j)