BORNEONEWS, Sampit – Pelaku usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tidak melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 terancam dikenakan sanksi tegas. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Rusnah, menegaskan bahwa penerapan UMK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal itu karena kebijakan upah minimum berkaitan langsung dengan hak dan kesejahteraan para pekerja.
"Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan UMK, maka sanksinya sudah jelas diatur dalam undang-undang, yakni mulai sanksi teguran hingga pencabutan izin usaha. Karena ini menyangkut hajat orang banyak," tegas Rusnah di Sampit.
Hal itu ia sampaikan usai penetapan UMK Kotim Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026).
Penegasan tersebut menyusul penetapan UMK Kotim 2027 oleh Dewan Pengupahan sebesar Rp4.076.409,11. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp319.766 atau 8,51 persen dibandingkan UMK 2026 yang sebesar Rp3.756.643,61.
Ia yang juga Ketua Dewan Pengupahan Kotim mengatakan, besaran UMK tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama melalui rapat Dewan Pengupahan 2026 tentang penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027.
Rapat tersebut melibatkan perwakilan perusahaan, serikat pekerja serta sejumlah instansi terkait. Menurutnya, hasil penetapan tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha.
"Ini sudah merupakan keputusan bersama. Saya kira ini sudah sangat bagus karena selisihnya sekitar Rp319.766 dari UMK 2026," ujarnya.
Dalam proses pembahasan, penetapan UMK Kotim 2027 mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp3.946.697. UMP tersebut naik 7,15 persen atau Rp263.559 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sesuai ketentuan, besaran UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Penghitungan UMK Kotim kemudian dilakukan menggunakan metode alfa dengan menjadikan UMP sebagai dasar perhitungan.
Selanjutnya, hasil penetapan UMK dan UMSK 2027 akan disampaikan Bupati Kotim kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dituangkan dalam surat keputusan.
Rusnah berharap seluruh perusahaan di Kotim mempersiapkan diri untuk melaksanakan ketentuan pengupahan tersebut. UMK 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
"Saya kembali mengingatkan agar perusahaan tidak mengabaikan hak pekerja, mengingat kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam menciptakan hubungan industrial yang baik," tegasnya. (DEVI/y)









