**Borneonews**, Hulu Sungai Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan pajak. Peningkatan ini dianggap penting sebagai langkah pencegahan korupsi dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) HSU, Tony Fitriady, menjelaskan bahwa KPK telah mengadakan pertemuan dengan Pemkab HSU dan beberapa instansi pajak. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi untuk mencegah korupsi dalam pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendorong para wajib pajak agar patuh dan taat terhadap kewajiban pembayaran mereka.
Tony Fitriady menyatakan, "KPK RI meminta Pemkab HSU untuk lebih komprehensif dalam melakukan pembenahan dan penertiban, baik dalam administrasi perpajakan, retribusi daerah, maupun tata kelola perizinan." Hingga pertengahan tahun ini, serapan pajak oleh wajib pajak telah mencapai 43 persen dari target yang telah ditetapkan. Pemkab HSU berkomitmen untuk memaksimalkan pencapaian di sisa waktu tahun ini.
Dia juga menekankan pentingnya para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu, agar target pendapatan daerah dapat tercapai pada akhir tahun. Berbagai sektor pendapatan daerah yang berpotensi tinggi, seperti hotel, restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta sarang burung walet, akan dimaksimalkan.
Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengimbau seluruh wajib pajak agar selalu meminta bukti pembayaran saat melakukan transaksi dengan petugas pajak. Langkah ini dianggap perlu untuk mencegah kemungkinan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh oknum.
Maruli menegaskan, "Masalah perpajakan harus dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan dan menghindari praktik korupsi dapat terwujud dengan lebih efektif.
ANTARA
KPK Ingatkan Pemkab HSU Pentingnya Transparansi Pajak untuk Cegah Korupsi
Bagikan:

Komentar0
Jadilah yang pertama membagikan
Bagikan:

Berita Terkait
Pemkab Murung Raya Gelar Kampanye Antikorupsi, Perkuat Komitmen Cegah Korupsi
Pemkab Murung Raya Gelar Rapat Verifikasi Seleksi PPPK 2024, Fokus pada Transparansi dan Optimalisasi Pelayanan
Kepala BPPRD Palangka Raya Ingatkan Pelaku Usaha Tepat Waktu Bayar Pajak
DPRD Barito Utara dan KPK RI Rapat Koordinasi Bahas Strategi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Ketua KPK: Kortastipidkor Bukti Polri Serius Berantas Korupsi
Pj Sekda Mura Ajak Perangkat Daerah Wujudkan Data MCP KPK yang Akurat demi Pencegahan Korupsi
Komentar (0)
Memuat komentar…







