JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Hasan Nasbi untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Acara pelantikan ini diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin yang lalu, bertepatan dengan pelantikan sejumlah menteri dan kepala badan lainnya. Pelantikan Hasan Nasbi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93B Tahun 2024, yang mengatur tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dalam prosesi tersebut, Hasan mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Jokowi dengan penuh khidmat, di mana ia menegaskan komitmennya untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, ia berjanji untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan demi darma bakti kepada negara dan bangsa. Hasan Nasbi, yang merupakan seorang penganut agama Islam, juga menekankan komitmennya untuk bekerja dengan etika yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pelantikan ini berlangsung bersamaan dengan penetapan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai latar belakang, Hasan Nasbi dikenal sebagai pengamat politik dan juga merupakan pendiri Lembaga Survei Cyrus Network. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 1979. Sebelumnya, Hasan pernah berperan sebagai anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelum pelantikan ini, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 mengenai Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan komunikasi serta informasi strategis yang dilaksanakan oleh Presiden dengan cara yang sinergis dan terpadu. Berdasarkan dokumen resmi yang dilihat melalui laman jdih.setneg.go.id, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas utama untuk memberikan dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis serta program-program prioritasnya. ANTARA