MEDAN –
**Borneonews - Medan**, Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara di wilayah ini mencapai angka signifikan, yaitu Rp37,01 triliun selama periode Januari hingga Juli 2024. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Arridel Mindra, menjelaskan bahwa data tersebut mencakup dua aspek penting, yakni belanja pemerintah pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD). Arridel menambahkan, untuk BPP yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang beroperasi di Sumut, total belanja yang dilaksanakan mencapai Rp12,79 triliun. Jumlah ini mencerminkan 49,03 persen dari pagu yang ditetapkan. Dalam penjelasannya, Arridel mengungkapkan bahwa belanja negara tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk pemilihan umum yang meliputi Pemilihan Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penyaluran bantuan sosial, pengembangan sarana prasarana pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan wilayah. Dari tahun ke tahun, belanja ini menunjukkan tren yang positif. Untuk BPP, tercatat peningkatan dari Rp10,88 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp12,79 triliun di tahun 2024. Hal yang sama juga terlihat pada TKD, yang meningkat dari Rp22,90 triliun di tahun 2023 menjadi Rp24,21 triliun pada tahun 2024. Merinci lebih lanjut mengenai BPP, dari total belanja sebesar Rp12,79 triliun tersebut, belanja modal mencapai Rp1,548 triliun yang berasal dari pagu sebesar Rp4,84 triliun. Sedangkan pada tahun 2023, belanja modal tercatat sebesar Rp1,590 triliun dengan pagu Rp4,943 triliun. Untuk belanja pegawai, Kemenkeu mencatat realisasi sebesar Rp6,086 triliun dengan pagu Rp9,580 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp5,280 triliun. Belanja barang juga mencatatkan kenaikan signifikan, dengan total belanja mencapai Rp5,124 triliun dan pagu Rp11,614 triliun. Pada tahun 2023, belanja barang tercatat sebesar Rp3,990 triliun dengan pagu Rp10,177 triliun. Sementara itu, untuk TKD, Arridel menjelaskan bahwa dana yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada kabupaten dan kota di provinsi ini mencapai Rp24,21 triliun atau sekitar 54,80 persen dari pagu yang ada. Ia menekankan bahwa dukungan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terjalin dengan baik melalui transfer daerah, yang menunjukkan pertumbuhan positif dalam pendanaan, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana desa. Sebagai rincian tambahan, dana bagi hasil yang telah dieksekusi sebesar Rp654,80 miliar selama periode yang sama, meningkat dari Rp391,59 miliar. Untuk dana alokasi umum, jumlahnya mencapai Rp15,923 miliar, dibandingkan dengan Rp13,829 miliar di periode yang sama tahun lalu, sementara dana desa mencatatkan realisasi Rp2,756 miliar, naik dari Rp2,273 miliar pada tahun sebelumnya. ANTARA